NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
program keluarga harapan, pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan dalam
kerangka MP3KI dan penurunan angka kematian ibu dan bayi; dan (3) pemeliharaan stabilitas
sosial dan politik dengan fokus pada isu antara lain percepatan pembangunan Minimum
Essensial Force (MEF), pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme
dan pelaksanaan Pemilu 2014.
Guna mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam
RKP 2014 sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, dalam pengalokasian anggaran
K/L, Pemerintah berpedoman pada kebijakan K/L tahun 2014. Kebijakan K/L tersebut antara
lain meliputi: (1) pengalokasian anggaran belanja yang sejalan dengan RKP tahun 2014;
(2) melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar dapat mendukung
kualitas pembangunan yang lebih baik dan penyerapan anggaran yang lebih optimal, serta
didukung dengan sumber pendanaan yang akuntabel; (3) melaksanakan penyempurnaan
penerapan performance based budgeting (PBB) dan medium term expenditure framework
(MTEF); (4) memperbaiki regulasi untuk mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan
anggaran menjadi lebih simpel, akuntabel dan transparan; (5) meminimalkan terjadinya
blokir di awal tahun agar dapat terserap lebih cepat dan optimal; (6) meningkatkan governance
penyelesaian dokumen anggaran dengan membagi proses penyelesaian dokumen anggaran
antara Kementerian Keuangan dengan K/L terkait sesuai dengan kewenangannya; (7) penerapan
penghargaan dan sanksi untuk memacu pengelolaan anggaran K/L yang lebih baik dan optimal;
serta (8) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan anggaran K/L tahun
2014.
Selain itu, kebijakan belanja K/L juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Direktif Presiden,
yang terdiri atas: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI); (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
(MP3KI); (3) percepatan domestic connectivity; (4) penguatan empat klaster pembangunan;
(5) pencapaian ketahanan energi; dan (6) penguatan ketahanan pangan, termasuk upaya
mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014; serta (7) amanat ketentuan peraturan
perundang-undangan (Inpres/Keppres) maupun amanat Undang-Undang Dasar 1945, tentang
pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Terkait dengan anggaran pendidikan,
alokasi anggaran pendidikan melalui K/L tersebut mencakup 35,7 persen dari keseluruhan
anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer
ke daerah.
Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
nasional tersebut di atas, maka alokasi anggaran K/L diproyeksikan mencapai Rp612,7 triliun
yang terdiri dari sumber dana rupiah murni (RM) sebesar Rp538,7 triliun, pagu penggunaan
PNBP sebesar Rp16,6 triliun, pagu penggunaan BLU sebesar Rp22,2 triliun, pinjaman luar
negeri sebesar Rp31,0 triliun, hibah luar negeri sebesar Rp1,4 triliun, pinjaman dalam negeri
sebesar Rp1,3 triliun, dan surat berharga syariah negara project based sukuk (SBSN PBS) sebesar
Rp1,6 triliun. Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai program
pembangunan yang dilaksanakan K/L sesuai tugas dan fungsinya dalam kerangka prioritas
pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2014.
Strategi kebijakan belanja negara dalam tahun 2014 adalah “menuju belanja negara yang
produktif, efisien, dan berkualitas” yang akan diwujudkan salah satunya adalah meningkatkan
kualitas belanja negara melalui langkah-langkah efisiensi belanja sekaligus penguatan
alokasi belanja yang produktif termasuk mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan
4-80
Nota Keuangan dan RAPBN 2014