NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
4.4.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi
Dari anggaran Belanja Pemerintah pusat sebesar Rp1.230,3 triliun, anggaran untuk Belanja
Kementerian Negara/Lembaga (K/L) mencapai Rp612,7 triliun atau mencakup 49,8 persen
dari belanja Pemerintah Pusat, sementara sebesar Rp617,7 triliun atau 50,2 persen merupakan
anggaran belanja Non K/L (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara). Penjelasan lebih
lanjut atas alokasi melalui bagian anggaran K/L dan bagian anggaran BUN, akan diuraikan
sebagai berikut.
4.4.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014, sehingga mempunyai
sifat sangat strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah digariskan dalam
RPJMN 2010-2014 dan sasaran-sasaran dalam direktif Presiden. Berdasarkan hasil reviu paruh
waktu RPJMN 2010–2014 pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 masih
terdapat beberapa target yang memerlukan kerja keras untuk mencapainya. Oleh karena itu,
RAPBN tahun 2014 diprioritaskan untuk mendanai isu-isu strategis yang terdiri atas Direktif
Presiden serta Prioritas Nasional dalam rangka memenuhi target RPJMN 2010-2014 (filling
the gap).
Sejalan dengan itu, guna mendukung
pencapaian sasaran pembangunan,
kebijakan fiskal dan perencanaan
anggaran belanja tahun 2014
diformulasikan dengan memperhatikan
peluang, tantangan serta masalah
yang dihadapi baik yang berasal dari
internal maupun eksternal untuk
menyeimbangkan pencapaian
sasaran penanggulangan kemiskinan
dan mempertahankan momentum
pertumbuhan. Kebijakan fiskal dan
perencanaan anggaran belanja tersebut
Triliun (Rp)
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
-
GRAFIK 4.44
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA K/L, TAHUN 2008-2014
akan saling bersinergi dengan RKP 2014 untuk menutup target RPJMN terutama yang terkait
dengan kemiskinan dan pengangguran.
259,7
307,0 332,9
Sejalan dengan masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam tahun 2014 mendatang, maka
tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP tahun 2014 adalah: “Memantapkan
Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Lebih Berkeadilan“
dengan penyelesaian beberapa isu strategis melalui langkah-langkah efisiensi, realokasi dan
on top serta penyelarasan belanja modal, belanja barang dan bantuan sosial. Penyelesaian isu
strategis tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,
peningkatan kesempatan kerja (employment creation) dan pengurangan kemiskinan
(sustainable livelihood). Sejalan dengan hal tersebut maka ditetapkan 15 isu strategis yang
akan diprioritaskan pendanaannya yang terbagi dalam tiga unsur pokok sebagai berikut:
(1) pemantapan perekonomian nasional dengan isu antara lain konektivitas pendorong
pertumbuhan, pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai,
dan gula, serta percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat; (2) peningkatan
kesejahteraan rakyat dengan isu antara lain pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, perluasan
5,2
5,5
5,2
5,6
417,6
5,9
489,4
2008 2009 2010 2011 2012 APBNP
2013
Sumber: Kementerian Keuangan
Belanja K/L
% thd PDB
6,6
5,9
622,0 612,7
2014
Persen
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
-
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-79