NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
sebesar Rp1,3 triliun (1,0 persen); (11) subfungsi pembinaan kepemudaan dan olahraga sebesar
Rp1,1 triliun (0,8 persen); dan (12) subfungsi pengembangan budaya sebesar Rp1,2 triliun
(0,9 persen).
Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar akan digunakan
untuk melaksanakan program wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar. Selanjutnya,
alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah, akan digunakan untuk melaksanakan
pendidikan menengah. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan tinggi akan
digunakan untuk melaksanakan pendanaan pendidikan tinggi. Pada subfungsi pendidikan
nonformal dan informal digunakan untuk membiayai program pengembangan perpustakaan.
Selanjutnya pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan akan digunakan untuk
membiayai: (1) program pengembangan profesi PTK dan penjaminan mutu pendidikan; dan
(2) program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra.
Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dari alokasi anggaran pada fungsi
pendidikan dalam tahun 2014 tersebut, di antaranya yaitu: (1) meningkatnya taraf pendidikan
masyarakat, yang ditandai dengan: (a) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia
15 tahun ke atas menjadi 8,25 tahun, (b) menurunnya angka buta aksara penduduk usia
15 tahun ke atas menjadi 4,2 persen, (c) meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A dan
APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B masing-masing menjadi 96,0 persen dan 81,9 persen,
(d) meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C dan APK PT (usia 19-23 tahun) masing-masing
menjadi 85,0 persen dan 30,0 persen, serta (e) meningkatnya APS penduduk usia 7-12 tahun
dan APS penduduk usia 13-15 tahun masing-masing menjadi diatas 99 persen dan diatas 95
persen; (2) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; (3) meningkatnya kualifikasi
dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan; dan (4) meningkatnya pembiayaan
pendidikan yang berkeadilan.
Alokasi Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial
Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam RAPBN tahun 2014 sebesar Rp8,1
triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 8,6 persen jika dibandingkan dengan alokasinya
dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp7,4 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas alokasi
untuk: (1) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial orang sakit dan cacat sebesar Rp290,9
miliar (3,6 persen terhadap fungsi perlindungan sosial); (2) subfungsi perlindungan dan
pelayanan sosial Lansia sebesar Rp139,8 miliar (1,7 persen); (3) subfungsi perlindungan dan
pelayanan sosial anak-anak dan keluarga sebesar Rp501,9 miliar (6,2 persen); (4) subfungsi
pemberdayaan perempuan sebesar Rp197,7 miliar (2,5 persen); (5) subfungsi bantuan dan
jaminan sosial sebesar Rp22,0 miliar (0,3 persen); (6) subfungsi Litbang perlindungan sosial
sebesar Rp181,8 miliar (2,3 persen); dan (7) subfungsi perlindungan sosial lainnya sebesar
Rp6,7 triliun (83,4 persen).
Sasaran yang diharapkan tercapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan
sosial dalam tahun 2014 antara lain, yaitu: (1) tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG bidang
ketenagakerjaan; (2) terlaksananya fasilitasi penerapan PUG dibidang pendidikan, kesehatan,
politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan
bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan perlindungan korban
perdagangan orang; dan (3) tercapainya efektivitas kelembagaan perlindungan anak dari
berbagai tindak kekerasan melalui penyusunan dan harmonisasi perundang-undangan dan
kebijakan serta penyediaan data dan informasi yang berkualitas.
4-78
Nota Keuangan dan RAPBN 2014