NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
ajaran agamanya, meskipun sebagian kelompok masyarakat lain masih dalam proses untuk
melaksanakan hal tersebut. Selain itu, beragamnya agama dan kepercayaan juga berpotensi
menciptakan konflik-konflik yang dapat merugikan kerukunan dan keharmonisan kehidupan
beragama. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk mengatasi dampak negatif tersebut,
salah satu di antaranya dengan menyediakan alokasi anggaran untuk fungsi agama. Selain
itu, kewajiban Pemerintah untuk menyediakan fasilitas keagamaan yang layak dan tidak
diskriminatif juga merupakan bentuk manifestasi dari perhatian pemerintah terhadap fungsi
agama.
Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam RAPBN tahun 2014 sebesar Rp4,4 triliun,
menunjukkan peningkatan sebesar 6,4 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam
APBN tahun 2013 sebesar Rp4,1 triliun. Jumlah tersebut, terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi
peningkatan kehidupan beragama sebesar Rp1,5 triliun (34,1 persen terhadap fungsi agama);
(2) subfungsi kerukunan hidup beragama sebesar Rp149,8 miliar (3,4 persen); (3) subfungsi
penelitian dan pengembangan agama sebesar Rp2,1 triliun (48,1 persen); serta (4) subfungsi
pelayanan keagamaan lainnya sebesar Rp626,2 miliar (14,3 persen).
Dalam tahun 2014, alokasi anggaran pada subfungsi peningkatan kehidupan beragama
digunakan untuk pembinaan dan bimbingan keagamaan pada masyarakat. Selanjutnya, alokasi
anggaran pada subfungsi kerukunan hidup beragama, seluruhnya akan digunakan sebagai
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama. Alokasi
anggaran pada subfungsi pelayanan keagamaan lainnya diarahkan untuk melaksanakan program
bimbingan masyarakat Islam. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi penelitian dan
pengembangan agama akan digunakan untuk melaksanakan: (1) program bimbingan masyarakat
Islam; (2) program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah; serta
(3) program Litbang, pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama. Alokasi anggaran pada
fungsi agama dalam tahun 2014 mempunyai sasaran antara lain: (1) meningkatnya kualitas
kerukunan umat beragama; (2) meningkatnya kualitas penyelenggaran haji; (3) meningkatnya
kualitas pelayanan kehidupan beragama; serta (4) meningkatnya tatakelola kepemerintahan
yang bersih dan berwibawa.
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan
Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan mencerminkan upaya Pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Alokasi anggaran pada fungsi
pendidikan tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi
untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dalam
RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran pada fungsi pendidikan sebesar Rp132,8 triliun, berarti
meningkat sebesar 12,1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2013
sebesar Rp118,5 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi
pendidikan dasar sebesar Rp33,3 triliun (25,1 persen terhadap fungsi pendidikan); (2) subfungsi
pendidikan menengah sebesar Rp16,0 triliun (12,0 persen); (3) subfungsi pendidikan tinggi
sebesar Rp43,7 triliun (32,9 persen); (4) subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan
sebesar Rp5,1 triliun (3,9 persen); (5) subfungsi pendidikan nonformal dan informal sebesar
Rp3,1 triliun (2,4 persen); (6) subfungsi pendidikan keagamaan sebesar Rp2,9 triliun
(2,2 persen); (7) subfungsi pendidikan dan kebudayaan lainnya sebesar Rp23,5 triliun (17,7
persen); (8) subfungsi pendidikan anak usia dini sebesar Rp841,2 miliar (0,6 persen); (9) subfungsi
pendidikan kedinasan sebesar Rp718,4 miliar (0,5 persen); (10) subfungsi Litbang pendidikan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-77