NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
tahun 2014, alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp31,9 triliun,
berarti lebih rendah 12,5 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun
2013 sebesar Rp36,5 triliun. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun
2014, terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi kepolisian sebesar Rp17,6 triliun (55,3 persen
terhadap fungsi ketertiban dan keamanan); (2) subfungsi penanggulangan bencana sebesar
Rp0,9 triliun (2,9 persen); (3) subfungsi pembinaan hukum sebesar Rp2,9 triliun (9,1 persen);
(4) subfungsi peradilan sebesar Rp7,3 triliun (22,9 persen); (5) subfungsi Litbang ketertiban
dan keamanan sebesar Rp16,6 miliar (0,1 persen); dan (6) subfungsi ketertiban dan keamanan
lainnya sebesar Rp3,1 triliun (9,8 persen).
Alokasi anggaran pada subfungsi kepolisian tahun 2014, akan digunakan untuk membiayai
beberapa program, antara lain: (1) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
dan (2) program pemberdayaan sumber daya manusia Polri. Anggaran pada subfungsi peradilan,
akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program penanganan
perkara konstitusi; dan (2) program pertumbuhan manajemen peradilan umum. Alokasi
anggaran pada subfungsi pembinaan hukum, akan digunakan untuk membiayai beberapa
program, antara lain: (1) program pertumbuhan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan; dan
(2) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum. Selanjutnya, alokasi anggaran
pada subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya, akan digunakan untuk membiayai beberapa
program, antara lain: (1) program pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
keamanan negara; dan (2) program pengembangan persandian nasional.
Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran untuk
fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2014 tersebut, di antaranya: (1) meningkatnya
kemampuan memantau dan mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme;
(2) meningkatnya penyelesaian penanganan perkara terorisme; (3) meningkatnya
penyelenggaraan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal untuk membangun citra Polri;
(4) meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh
warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang
bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera; (5) meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang tercermin pada terselenggaranya
pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima; (6) tertanggulanginya
dan menurunnya jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan
yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM;
serta (7) dapat dikembangkannya langkah-langkah strategi, dan pencegahan suatu potensi
gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber
penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi
sehingga gangguan kamtibmas menurun.
Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi
Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan
ekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi, pertanian, infrastruktur, dan energi
didanai melalui pengalokasian anggaran pada fungsi ekonomi. Dalam RAPBN tahun 2014,
anggaran pada fungsi ekonomi dialokasikan sebesar Rp117,8 triliun, berarti turun sebesar
4,2 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya pada APBN tahun 2013 sebesar Rp122,9
triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi perdagangan,
perkembangan usaha, Koperasi dan UKM sebesar Rp2,5 triliun (2,1 persen terhadap fungsi
4-72
Nota Keuangan dan RAPBN 2014