NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul
murah bagi petani; (6) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang
kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi; dan (7) meningkatnya implementasi
tata kelola pemerintahan pada instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu,
menyeluruh, penuh integritas, akuntabel, serta taat dan menjunjung tinggi hukum.
Alokasi Anggaran Fungsi Pertahanan
Selanjutnya, alokasi anggaran pada fungsi pertahanan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk
meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam upaya melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran pada fungsi pertahanan
dialokasikan sebesar Rp83,4 triliun. Alokasi anggaran tersebut tersebar pada berbagai program
pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan (termasuk di dalamnya Mabes,
AD, AL dan AU), Lembaga Ketahanan Nasional, dan Dewan Ketahanan Nasional. Apabila
dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp81,8 triliun, maka alokasi
anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2014 tersebut, lebih tinggi sebesar 1,9 persen.
Jumlah tersebut, terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi pertahanan negara sebesar Rp60,3
triliun (72,4 persen dari total alokasi anggaran fungsi pertahanan); (2) subfungsi dukungan
pertahanan sebesar Rp22,6 triliun (27,2 persen); dan (3) subfungsi Litbang pertahanan sebesar
Rp0,4 triliun (0,5 persen).
Alokasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara dalam tahun 2014, akan digunakan untuk
melaksanakan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan matra darat,
pengembangan pertahanan matra laut, pengembangan pertahanan matra udara, penegakan
kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI. Pada subfungsi dukungan pertahanan,
akan digunakan untuk melaksanakan pengembangan sistem dan strategi pertahanan, dan
pengembangan teknologi dan industri pertahanan. Sedangkan pada subfungsi Litbang
pertahanan, akan digunakan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pertahanan,
dan pengembangan ketahanan nasional.
Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2014, diharapkan memberikan pencapaian
antara lain: (1) terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan,
melalui pertumbuhan kemandirian alutsista TNI dan Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas,
maupun variasinya; (2) meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan
menjaga perdamaian dunia; (3) meningkatnya alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras
matra darat, laut, dan udara; (4) meningkatnya industri, sarana dan prasarana pertahanan yang
memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta dikembangkan secara mandiri; (5) tercapainya tingkat kesiapan alutsista, non alutsista,
organisasi, doktrin, fasilitas dan sarana prasarana serta kekuatan pendukung, tegaknya hukum
dan terjaganya kemanan wilayah laut yurisdiksi nasional; serta (6) terlaksananya modernisasi
dan pertumbuhan alutsista dan sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan
kekuatan serta kemampuan TNI menuju MEF.
Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang
dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan
keamanan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi, yaitu
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam RAPBN
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-71