NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
TABEL 4.7
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP) MENURUT FUNGSI, 2013 - 2014
(triliun rupiah)
NO.
FUNGSI
APBN
2013 2014
% thd
BPP
RAPBN
% thd
BPP
01 PELAYANAN UMUM 7 20,1 62,4 7 95,5 64,7
02 PERTAHANAN 81,8 7 ,1 83,4 6,8
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 36,5 3,2 31,9 2,6
04 EKONOMI 122,9 10,6 117 ,8 9,6
05 LINGKUNGAN HIDUP 12,4 1,1 11,6 0,9
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 30,7 2,7 30,7 2,5
07 KESEHATAN 17 ,5 1,5 12,2 1,0
08 PARIWISATA 2,5 0,2 2,1 0,2
09 AGAMA 4,1 0,4 4,4 0,4
10 PENDIDIKAN 118,5 10,3 132,8 10,8
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 7 ,4 0,6 8,1 0,7
T O T A L
1.154,4 100,0 1.230,3 100,0
Sumber : Kementerian Keuangan
dan pengembangan Iptek sebesar Rp2,6 triliun (0,3 persen terhadap fungsi pelayanan umum);
(4) subfungsi pinjaman pemerintah sebesar Rp119,6 triliun (15,0 persen terhadap fungsi
pelayanan umum); (5) subfungsi pembangunan daerah sebesar Rp1,9 triliun (0,2 persen
terhadap fungsi pelayanan umum); (6) subfungsi Litbang pelayanan umum sebesar Rp420,2
miliar (0,1 persen terhadap fungsi pelayanan umum); dan (7) subfungsi pelayanan umum lainnya
sebesar Rp506,9 triliun (63,7 persen terhadap fungsi pelayanan umum).
Alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan umum lainnya dalam RAPBN tahun 2014, terutama
diperuntukkan bagi pembayaran subsidi dan transfer lainnya yang merupakan bagian dari
upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian, sekaligus memberikan perlindungan
kepada masyarakat. Selanjutnya, pada subfungsi pinjaman pemerintah, akan digunakan untuk
melaksanakan pembayaran bunga utang sebagai konsekuensi dari pemanfaatan pinjaman pada
masa lalu. Sementara itu, pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, masalah keuangan
dan fiskal serta urusan luar negeri, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara
lain: (1) program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan (2) program pertumbuhan
dan pengamanan penerimaan pajak; (3) program penguatan kelembagaan; serta (4) program
penyediaan dan pelayanan informasi statistik.
Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi pelayanan umum dalam tahun
2014, di antaranya adalah: (1) makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung
manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan
minimal, dan data kependudukan yang komprehensif; (2) terlaksananya penyaluran subsidi BBM
dengan target volume sebesar 50,5 juta kilo liter; (3) terlaksananya penyediaan pasokan listrik
dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat; (4) terlaksananya penyaluran subsidi pangan
dan penyediaan beras bersubsidi untuk 15,5 juta masyarakat miskin (RTS); (5) terlaksananya
4-70
Nota Keuangan dan RAPBN 2014