NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
4.4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2014
Kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2014, sebagai
bagian integral dari anggaran belanja negara, disusun dengan mengacu pada arah kebijakan
dan prioritas pembangunan dalam RKP 2014, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan kerangka
ekonomi makro tahun 2014, sebagaimana telah disepakati antara pemerintah dengan DPR RI
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2014.
Dengan memperhatikan pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas serta sasaran programprogram
lainnya dalam RKP 2014, serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan negara,
maka kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2014 akan diarahkan pada
upaya untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Kebijakan pertama ini dilakukan antara lain melalui langkah menjaga pendapatan riil pegawai
pemerintah dan pensiunannya, melanjutkan program reformasi birokrasi, serta mengendalikan
belanja barang, terutama untuk operasional dan perjalanan dinas. Kebijakan selanjutnya
adalah mendukung pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, di antaranya melalui: (1) peningkatan
anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada
enam koridor ekonomi, domestic connectivity, serta ketahanan energi dan ketahanan pangan;
dan (2) memperkuat program perlindungan sosial dan sinergi empat klaster penanggulangan
kemiskinan dalam rangka mendukung MP3KI. Selain itu juga ditempuh upaya untuk: (1) memacu
belanja modal, terutama transportasi publik; dan (2) mendukung program ketahanan pangan
nasional dengan mengutamakan kemandirian dan kedaulatan pangan, serta penyiapan lahan.
Sejalan dengan kebijakan-kebijakan tersebut, juga ditempuh kebijakan-kebijakan lainnya, yaitu
(1) mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan, melalui peningkatan rasio polisi
dengan masyarakat, penambahan perangkat TNI/Polri dan mendorong pencapaian MEF;
(2) penyusunan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta pengembangan energi baru
dan terbarukan; dan (3) meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui
dukungan konservasi lingkungan (pro environment), dan memitigasi potensi bencana, termasuk
pengembangan ekonomi hijau (green economic). Kebijakan-kebijakan tersebut ditempuh secara
sinergi dengan kebijakan: (1) melaksanakan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan
kemudahan akses pendidikan dan terjangkau bagi masyarakat; (2) mendukung pelaksanaan
SJSN; (3) mengantisipasi risiko perlambatan pemulihan perekonomian global; (4) mendukung
pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang lancar, demokratis, dan aman untuk menjaga stabilitas
nasional; dan (5) perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk mengoptimalkan
penyerapan belanja negara dan meningkatkan kualitas pembangunan.
Berdasarkan sasaran strategis, prioritas pembangunan, dan kebijakan umum tersebut di
atas, maka alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2014 ditetapkan
sebesar Rp1.230,3 triliun (11,9 persen dari PDB). Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat
dalam RAPBN tahun 2014 tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan
berbagai program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh K/L (belanja K/L) sesuai tugas
dan fungsinya, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral atau yang dialokasikan
melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (belanja non-K/L), sesuai
dengan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2014. Dari jumlah tersebut,
sebesar 49,8 persen (Rp612,7 triliun) dialokasikan melalui anggaran K/L, baik untuk operasional
penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan.
4-68
Nota Keuangan dan RAPBN 2014