NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
energi baru dan terbarukan. Ketiga, efisiensi dan konservasi energi, melalui peningkatan
kesadaran perilaku hemat energi.
Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam
tahun 2014 adalah: (1) penanganan perubahan iklim, antara lain melalui penyelesaian
target kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 288.362 ha, serta pengembangan hutan
kemasyarakatan dan hutan desa seluas 500 ribu ha; (2) pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan, antara lain melalui penyelesaian tata batas kawasan hutan sepanjang 13 ribu km,
penurunan hotspot sebesar 67,2 persen dari rerata periode 2005-2009, serta menurunnya
pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pelibatan aktif pelaku pembangunan, swasta dan
masyarakat; (3) peningkatan sistem peringatan dini, melalui meningkatnya kualitas pelayanan
dan jangkauan informasi dini meteorologi, klimatologi, dan geofisika hingga tingkat kabupaten;
dan (4) penanggulangan bencana melalui meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana
di pusat dan daerah serta penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko
dampak akibat bencana.
Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup dan
pengelolaan bencana tersebut dalam tahun 2014 antara lain adalah: (1) peningkatan kualitas
lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim, melalui peningkatan pengelolaan kawasan
hutan, perkuatan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan penurunan emisi gas rumah kaca;
(2) penguatan kapasitas mitigasi bencana melalui penguatan sistem informasi dini cuaca dan
iklim, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan dukungan peralatan
dan logistik kebencanaan yang memadai; dan (3) penegakan hukum/regulasi dan tata kelola
lingkungan hidup.
Sasaran pembangunan yang akan dicapai pada prioritas daerah tertinggal, terdepan,
terluar, dan pasca-konflik dalam tahun 2014, difokuskan pada tiga hal utama sebagai
berikut. Pertama, meningkatnya kinerja pembangunan daerah tertinggal, antara lain tercermin
dari: (1) meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,1 persen;
(2) berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai ratarata
sebesar 14,2 persen; dan (3) meningkatnya kualitas SDM di daerah tertinggal dengan
rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 72,2. Kedua, terpenuhinya kebutuhan
infrastruktur, sarana dan prasarana logistik, dokumen rencana tata ruang, pengelolaan potensi
laut dan darat, sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan, energi listrik, penyediaan
BBM, terbangunnya patok batas dan pos lintas batas, dan pemeliharaan batas wilayah negara,
serta penguatan kemampuan tim perunding Indonesia di kawasan perbatasan. Ketiga,
terwujudnya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, melalui: (1) berkembangnya
ekonomi masyarakat asli Papua; (2) berkembangnya pelayanan pendidikan di kampungkampung
terisolir; (3) terbukanya keterisolasian di wilayah pegunungan tengah dan wilayah
terisolir lainnya; (4) berkembangnya pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat
di kampung-kampung terisolir; dan (5) meningkatnya jumlah putra/putri asli Papua untuk
menempuh pendidikan tinggi di PTN seluruh Indonesia.
Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan
untuk mendukung prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dalam tahun
2014, antara lain: (1) mengembangkan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan di daerah
tertinggal dan daerah terdepan, terluar dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan
antarwilayah, antardaerah tertinggal, dan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
(2) mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara yang memiliki fungsi dan nilai
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-65