NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
pertanian. Ketiga, bidang pengurangan risiko banjir, antara lain melalui: (1) normalisasi dan
peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali banjir terutama di wilayah sungai Ciliwung-
Cisadane, Citarum dan Bengawan Solo; (2) penyusunan/pembaharuan masterplan pengendalian
banjir di kota-kota pusat kegiatan nasional; dan (3) pembangunan infrastruktur pengendali
sedimen, penataan kawasan, dan peningkatan kualitas air di 15 danau prioritas. Keempat,
bidang skema kerjasama pemerintah dan swasta, antara lain melalui: (1) penyiapan proyek
KPS bankable; (2) peningkatan kapasitas dukungan viability gap fund (VGF) dan jaminan
pemerintah serta lembaga pembiayaan; dan (3) peningkatan kapasitas dan kelembagaan
penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK).
Sasaran yang akan dicapai untuk prioritas iklim investasi dan iklim usaha dalam tahun
2014, antara lain adalah: (1) meningkatnya investasi berupa pembentukan modal tetap bruto
(PMTB) sebesar 8,8–10,2 persen; (2) meningkatnya tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing
Business) antara lain melalui penurunan jumlah prosedur dan waktu untuk memulai usaha
menjadi 6 prosedur dan 40 hari, serta 70 persen daerah mengurangi biaya untuk berusaha;
dan (3) menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB sebesar 1-2 persen dari biaya
logistik tahun 2010 antara lain melalui menurunnya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok
menjadi tiga hari dan menurunnya tarif jasa pelabuhan.
Dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pada prioritas iklim investasi dan
iklim usaha dalam tahun 2014 tersebut, maka kebijakan prioritas iklim investasi dan iklim
usaha akan diarahkan, antara lain pada: (1) penyederhanaan, percepatan, dan transparansi
prosedur investasi dan berusaha, serta pemberian informasi kepastian biaya; (2) peningkatan
harmonisasi dan penyederhanaan regulasi terkait investasi dan usaha untuk mengurangi
ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian usaha; (3) percepatan pengembangan dan pelaksanaan
fungsi kawasan ekonomi khusus (KEK) di koridor ekonomi yang telah ditetapkan dalam MP3EI;
(4) pengembangan dan peningkatan pemanfaatan perijinan dan fasilitas online untuk kegiatan
ekspor dan impor serta perijinan investasi dan usaha; dan (5) penerapan kebijakan pengupahan
ke arah suatu sistem yang dapat menerima fleksibilitas dalam rangka memperbaiki efisiensi
pasar tenaga kerja.
Sasaran yang akan dicapai pada prioritas energi dalam tahun 2014, antara lain adalah:
(1) meningkatnya produksi minyak bumi menjadi 860-900 ribu barrels of oil per day (BOPD);
(2) meningkatnya produksi gas bumi menjadi 1.240-1.250 ribu barrels of oil equivalent per
day (BOEPD); (3) meningkatnya produksi batubara sebesar 309 juta ton dengan domestic
market obligation sebanyak 110 juta ton; (4) tercapainya penambahan jaringan gas kota di
empat kota dengan total 16 ribu sambungan rumah; (5) tambahan kapasitas pembangkit listrik
sebesar 3.000 MW, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha; dan (7) tercapainya rasio
elektrifikasi menjadi 81,4 persen.
Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai sasaran pada prioritas pembangunan energi
dalam tahun 2014 tersebut, maka secara umum arah kebijakan pembangunan energi ditujukan
pada tiga hal utama sebagai berikut. Pertama, peningkatan produksi minyak dan gas bumi,
antara lain melalui: (1) mempercepat pengambilan dan pengolahan data potensi sumber daya
minyak dan gas bumi melalui pengolahan data seismik dua dimensi, terutama di daerah lepas
pantai dan remote; (2) meningkatkan daya tarik investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
minyak dan gas bumi; dan (3) meminimalisasi jumlah unplanned shutdown. Kedua, diversifikasi
energi, melalui: (1) meningkatkan persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam
negeri; (2) meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi; dan (3) meningkatkan pemanfaatan
4-64
Nota Keuangan dan RAPBN 2014