NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
jumlah Puskesmas yang mendapat bantuan operasional kesehatan (BOK) sebanyak 9.536
Puskesmas, meningkatnya jumlah Poskesdes sebanyak 58.500 Poskesdes, dan meningkatnya
cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi 90 persen; (3) meningkatnya pemakaian
kontrasepsi menjadi sebesar 60,1 persen; dan (4) terlaksananya sistem jaminan kesehatan dalam
rangka pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, ditandai dengan: meningkatnya jumlah penduduk
yang mendapat subsidi bantuan iuran jaminan kesehatan sebanyak 86,4 juta penduduk miskin
dan tidak mampu.
Untuk mencapai berbagai sasaran prioritas kesehatan tersebut, maka kebijakan pembangunan
kesehatan dalam tahun 2014 akan diarahkan antara lain pada: (1) peningkatan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB; (2) upaya terobosan untuk
memperkuat pencapaian target program keluarga berencana (KB) yang berkualitas dan merata
melalui intensifikasi pelayanan KB di 12 provinsi (10 provinsi penyangga utama dan 2 provinsi
yang memerlukan perhatian khusus); dan (3) pelaksanaan jaminan kesehatan dalam rangka
SJSN bidang kesehatan.
Memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan program, serta capaian hasil, dan permasalahan
yang masih dihadapi, maka sasaran dalam prioritas penanggulangan kemiskinan pada
tahun 2014 adalah menurunnya tingkat kemiskinan menjadi pada kisaran 9,0-10,0 persen
dari jumlah penduduk dan menurunnya tingkat pengangguran menjadi pada kisaran 5,6-5,9
persen dari jumlah penduduk. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan untuk
mendukung pencapaian sasaran tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran tersebut dalam
tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) perluasan dan penyempurnaan pelaksanaan sistem
perlindungan sosial; (2) optimalisasi sistem pembangunan partisipatif; (3) penguatan kegiatan
usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan MP3EI; (4) penyediaan
sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan dasar dan pemberian akses modal yang
mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan masyarakat, khususnya
masyarakat berpendapatan rendah; (5) peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat
untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan;
dan (6) perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui sinergisitas
pelaksanaan program-program tersebut terutama di kantong-kantong kemiskinan yang telah
ditentukan sebagai Quick Wins 2014 MP3KI.
Prioritas ketahanan pangan tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan
pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri; meningkatkan akses masyarakat
terhadap pangan; meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat; serta perlindungan
dan pemberdayaan petani dan nelayan, dengan sasaran: (1) peningkatan produksi padi sebesar
6,25 persen atau dengan tingkat produksi sebesar 76,6 juta ton gabah kering giling (GKG);
(2) Pertumbuhan produksi bahan pangan lainnya yang mencakup produksi jagung sebesar
10 persen, produksi kedelai sebesar 20,0 persen, dan produksi gula sebesar 12,6 persen;
(3) peningkatan produksi perikanan menjadi 22,4 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap
sebesar 5,5 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,9 juta ton, serta peningkatan konsumsi
ikan menjadi 38 kg per kapita per tahun; (4) peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang
diukur melalui indeks nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) di atas 105; serta
(5) terlaksanakannya rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi dan operasi serta pemeliharaan
pada areal seluas 3.023,8 ribu ha.
Untuk mencapai berbagai sasaran pada prioritas ketahanan pangan tersebut, maka arah
kebijakan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Pertama,
4-62
Nota Keuangan dan RAPBN 2014