NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
waktu 90 persen) dan pertanggungjawaban 90 persen APBD (provinsi) secara disiplin untuk
mencapai derajat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan reformasi
birokrasi dan tata kelola dalam tahun 2014 diarahkan antara lain pada: (1) peningkatan
kapasitas dan kualitas birokrasi pemerintah melalui penataan struktur birokrasi, perluasan
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelaksanaannya, pengembangan manajemen SDM
aparatur berbasis merit, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah secara berkualitas,
dan penerapan manajemen kinerja; (2) penataan otonomi daerah melalui penataan Daerah
Otonom Baru (DOB), pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan; peningkatan
kualitas pengelolaan anggaran daerah, serta pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan daerah; dan (3) peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik, penyempurnaan manajemen
pelayanan dan evaluasi kinerjanya, penerapan SPM, dan peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pelayanan publik.
Sasaran yang akan dicapai pada prioritas pendidikan dalam tahun 2014 adalah:
(1) meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia
15 tahun ke atas 8,25 tahun, angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas 4,2 persen,
angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar (SD)/sekolah dasar luar biasa (SDLB)/madrasah
ibtidaiah (MI)/paket A 96,0 persen, APM sekolah menengah pertama (SMP)/ sekolah menengah
pertama luar biasa (SMPLB)/madrasah tsanawiyah (MTs)/paket B 81,9 persen, angka partisipasi
kasar (APK) sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK)/madrasah
aliyah (MA)/paket C 85,0 persen, dan APK perguruan tinggi (PT)/ perguruan tinggi agama
(PTA) usia 19-23 tahun 30,0 persen; (2) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan;
(3) meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan
meningkatkan proporsi guru yang berkualifikasi S1/D4 menjadi 88,0 persen untuk jenjang SD/
SDLB/MI, 98,0 persen untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs, dan 98,0 persen untuk jenjang SMA/
SMK/SMALB/MA; dan (4) meningkatnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.
Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan pembangunan pendidikan dalam
tahun 2014 akan diarahkan antara lain pada upaya: (1) peningkatan kualitas wajib belajar
pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (2) peningkatan akses, kualitas, dan relevansi
pendidikan menengah universal; (3) peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing
pendidikan tinggi; (4) peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan
tenaga kependidikan; (5) peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD),
pendidikan nonformal dan pendidikan informal; (6) peningkatan kualitas pendidikan agama dan
keagamaan; (7) pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (8) peningkatan efisiensi
dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; (9) penguatan tata kelola pendidikan; dan
(10) peningkatan pendidikan karakter.
Sasaran yang akan dicapai pada prioritas kesehatan dalam tahun 2014, antara lain adalah:
(1) meningkatnya status kesehatan masyarakat, ditandai dengan: meningkatnya umur harapan
hidup (UHH) menjadi 72,0 tahun, menurunnya angka kematian ibu (AKI) melahirkan menjadi
118 per 100.000 kelahiran hidup, menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000
kelahiran hidup, dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada
anak balita menjadi kurang dari 15,0 persen serta penyediaan air bersih yang menjangkau 67
persen penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75 persen
penduduk; (2) meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, ditandai dengan: meningkatnya
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-61