NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Sejalan dengan penetapan tema tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), juga telah menyepakati untuk melanjutkan pelaksanaan
11 prioritas nasional dan tiga prioritas bidang, beserta arah kebijakan dan sasarannya. Kesebelas
prioritas nasional tersebut meliputi: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan;
(3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur;
(7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
(10) daerah tertinggal, terdepan, dan pasca-konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas,
dan inovasi teknologi. Sementara itu, tiga prioritas bidang mencakup: (1) prioritas bidang
politik, hukum, dan keamanan, (2) prioritas bidang perekonomian, dan (3) prioritas bidang
kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki, kegiatan dari
prioritas nasional akan ditekankan pada penanganan tiga isu strategis, agar upaya Pemerintah
dapat dilakukan lebih fokus untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas, dan tuntas. Isu-isu
strategis tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bidang utama, yang meliputi: (1) Pemantapan
perekonomian nasional; (2) peningkatan kesejahteraan rakyat; dan (3) pemeliharaan stabilitas
sosial dan politik.
Di bidang pemantapan perekonomian nasional, program/kegiatan yang menjadi isu strategis
meliputi: (1) konektivitas mendorong pertumbuhan; (2) penguatan kelembagaan hubungan
industrial; (3) peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pencapaian surplus
beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula dan daging; (5) diversifikasi
pemanfaatan energi; dan (6) percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat, program/kegiatan yang menjadi isu strategis
meliputi: (1) pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan;
(2) penurunan angka kematian ibu dan bayi; (3) peningkatan akses air minum dan sanitasi layak;
(4) perluasan program keluarga harapan (PKH); (5) pengembangan penghidupan penduduk
miskin dan rentan (dalam kerangka MP3KI); dan (6) mitigasi bencana. Sementara itu, di bidang
pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, program/kegiatan yang menjadi isu strategis meliputi:
(1) percepatan pembangunan minimum essential force (MEF); (2) pemantapan keamanan dalam
negeri dan pemberantasan terorisme; dan (3) pelaksanaan Pemilu tahun 2014.
Selanjutnya, sasaran dan arah kebijakan untuk masing-masing prioritas nasional, dengan
memperhatikan pelaksanaan dari isu-isu strategis di atas, akan dijabarkan sebagai berikut.
Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran pada prioritas reformasi birokrasi dan
tata kelola dalam tahun 2014 adalah: (1) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan
pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas,
akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dengan indikator antara lain skor
IPK 50/100 dan instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi 100 persen untuk K/L
dan provinsi, dan 50 persen untuk kabupaten/kota; (2) meningkatnya kualitas pelayanan
publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, sumber daya manusia (SDM)
berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dengan indikator integritas
pelayanan publik dengan nilai 8,0 untuk unit pelayanan instansi pusat dan daerah; serta
(3) meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung kapasitas
keuangan pemerintah daerah dan penerapan SPM, dengan indikator antara lain: monitoring
dan evaluasi penerapan 15 SPM di daerah, meningkatnya kualitas pelaksanaan dan penyerapan
dana alokasi khusus (DAK) sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis) pada
90 persen daerah, meningkatnya kualitas belanja APBD (jumlah APBD yang disahkan tepat
4-60
Nota Keuangan dan RAPBN 2014