NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
4.3 Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014
Pasal 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan
negara. Selanjutnya, penyusunan Rancangan APBN tersebut, berpedoman kepada rencana kerja
pemerintah (RKP), sehingga program-program pembangunan beserta sasaran-sasaran yang
ditetapkan, sepanjang terkait dengan intervensi anggaran akan dijabarkan dan memperoleh
prioritas pendanaan di dalam APBN. Selain itu, secara umum RKP juga disusun agar menjadi
pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Negara/Lembaga
dalam menyusun Rencana Kerja K/L), Pemerintah Daerah (dalam menyusun Rencana Kerja
Pemda), masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Dalam tahun 2014, Pemerintah masih konsisten dalam melaksanakan berbagai program
pembangunan untuk mewujudkan “Indonesia yang makin sejahtera, demokratis, dan
berkeadilan”, sesuai dengan visi pembangunan dalam RPJMN 2010-2014. Upaya-upaya
tersebut, terus dilakukan dengan memperkuat pelaksanaan empat pilar strategi yang meliputi:
pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan (pro-growth), berpihak pada lapangan
pekerjaan (pro-job), berpihak pada pengurangan kemiskinan (pro-poor), serta berpihak pada
pengelolaan dan atau ramah lingkungan (pro-environment). Dengan demikian, pembangunan
yang dilaksanakan bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Grand design
program pembangunan dalam tahun 2014, telah dijabarkan dalam RKP 2014, yang akan menjadi
dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2014.
Beberapa sasaran utama pembangunan nasional 2010-2014 yang akan dicapai dalam tahun
2014 meliputi: (1) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi
berada pada kisaran 6,4-6,9 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 5,6-5,9 persen,
dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,0-10,0 persen; (2) dalam rangka pembangunan
demokrasi, indeks demokrasi indonesia (IDI) mencapai kisaran 73; dan (3) dalam rangka
pembangunan hukum, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mencapai 50.
RKP 2014 juga disusun tetap sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025, sebagai respon atas perubahan lingkungan strategis
baik eksternal maupun internal serta sebagai langkah terobosan dalam mempercepat tercapainya
visi pembangunan di atas. Dalam MP3EI, perekonomian didorong dengan membangun pusatpusat
pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangkaian koridor
ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang akan dipacu, juga perlu diimbangi dengan
upaya terobosan lainnya, agar inklusif dan berkeadilan. Untuk itu, telah ditetapkan Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2012–2025, yang
merupakan upaya komprehensif untuk melanjutkan, menyempurnakan, dan mengintegrasikan
berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang disertai dengan penataan
kelembagaan yang lebih menunjang efektivitasnya.
Sebagai penjabaran terakhir dari RPJMN 2010-2014, RKP 2014 memiliki arti yang penting
dalam menuntaskan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP 2014 selain
disusun berdasarkan perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, juga
memperhatikan pencapaian terkini program-program pembangunan. Berdasarkan hal tersebut,
tema pembangunan tahun 2014 yang ditetapkan adalah: “Memantapkan Perekonomian
Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-59