NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
Bantuan Sosial
Dalam kurun waktu 2008-2013, realisasi bantuan sosial mengalami pertumbuhan rata-rata
7,4 persen per tahun, yaitu dari Rp57,7 triliun (1,2 persen terhadap PDB) dalam tahun 2008,
menjadi Rp82,5 triliun (0,9 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2013. Meningkatnya
realisasi anggaran bantuan sosial
dalam kurun waktu tersebut, sebagian
besar merupakan bantuan sosial yang
dialokasikan melalui K/L, terutama
terkait dengan bertambahnya cakupan
sasaran penerima bantuan sosial di
masyarakat dan meningkatnya besaran
nilai bantuan yang diberikan dalam
rangka melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial
(lihat Grafik 4.42).
GRAFIK 4.42
PERKEMBANGAN BANTUAN SOSIAL, 2008 - 2013
90
82,5
80
75,6
73,8
68,6 71,1
70
57,7
60
50
40
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBNP
Melalui K/L Non K/L
Sumber : Kementerian Keuangan
Triliun rupiah
Berbagai program prioritas yang dilaksanakan dalam lingkup bantuan sosial di antaranya
adalah: (1) bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi bantuan operasional sekolah (BOS)
Kementerian Agama dan bantuan siswa dan mahasiswa miskin (BSM); serta (2) bidang kesehatan
melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), termasuk Jaminan Persalinan
(Jampersal) yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin di Puskesmas
dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/
rumah sakit swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah. Program selanjutnya adalah (3) bidang
perlindungan sosial melalui pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin, melalui pemberdayaan kaum ibu dalam
mendorong anaknya agar tetap sehat dan bersekolah; (4) bidang pemberdayaan masyarakat
melalui pelaksanaan PNPM Mandiri, di antaranya yaitu: PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan,
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dan Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); serta (5) bantuan dalam rangka penanggulangan bencana
alam yang merupakan bantuan untuk kondisi darurat dalam hal terjadi bencana alam, melalui
dana cadangan penanggulangan bencana alam.
Dalam kurun waktu 2008-2010 realisasi anggaran bantuan sosial yang diperuntukkan bagi
pelaksanaan program BOS mengalami pertumbuhan rata-rata 25,7 persen per tahun, yaitu dari
Rp12,5 triliun dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp19,8 triliun dalam tahun 2010. Selanjutnya
mulai tahun 2011 alokasi anggaran bantuan sosial untuk program BOS hanya diberikan melalui
Kementerian Agama, yang diperuntukkan bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Ula dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Wustha, sehingga alokasi anggarannya turun menjadi Rp3,0
triliun. Hal ini terutama terkait dengan program BOS yang semula ditampung dalam DIPA
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direalokasi ke dalam pos transfer ke daerah, sehingga
seluruh pelaksanaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2013 alokasi
anggaran BOS pada Kementerian Agama meningkat 16,0 persen menjadi sebesar Rp4,0 triliun
dari alokasinya dalam tahun 2011.
Sementara itu, program bantuan siswa dan mahasiswa miskin (BSM) mempunyai tujuan
antara lain untuk: (1) memberikan peluang kelulusan bagi siswa/mahasiswa miskin; (2)
mengurangi jumlah siswa/mahasiswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan; dan
(3) meringankan biaya pendidikan siswa/mahasiswa kurang mampu, yang diberikan kepada
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-55