NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Perkembangan realisasi anggaran subsidi
pangan, selama kurun waktu 2008–2013,
secara nominal mengalami peningkatan
sebesar Rp9,4 triliun, atau tumbuh ratarata
12,2 persen per tahun dari sebesar
Rp12,1 triliun pada tahun 2008 menjadi
Rp21,5 triliun pada APBNP tahun 2013.
Perkembangan realisasi anggaran subsidi
pangan dipengaruhi oleh beberapa
parameter, antara lain: (1) jumlah RTS
yang diberi hak untuk membeli raskin;
(2) harga tebus raskin; (3) kuantum raskin
Rp Triliun
60,0
40,0
20,0
yang diberikan per RTS per bulan; (4) durasi penyaluran raskin; dan (5) harga pembelian
beras (HPB) oleh Perum Bulog. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pangan dalam kurun
waktu tersebut berkaitan dengan: (1) bertambahnya volume raskin yang disalurkan; (2) makin
tingginya RTS penerima raskin; (3) makin tingginya subsidi harga raskin; dan (4) adanya
kebijakan tambahan durasi penyaluran raskin.
Sementara itu, dalam kurun waktu 2008–2013, realisasi subsidi pupuk bagi petani yang
disalurkan melalui BUMN produsen pupuk, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.
Perkembangan realisasi anggaran subsidi pupuk selama kurun waktu 2008–2013 secara
nominal mengalami peningkatan sebesar Rp2,8 triliun atau tumbuh rata-rata 3,4 persen
per tahun, dari sebesar Rp15,2 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp17,9 triliun pada APBNP
tahun 2013. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008-2013 berkaitan dengan:
(1) meningkatnya volume pupuk bersubsidi; (2) bertambahnya anggaran untuk kurang bayar
subsidi pupuk tahun sebelumnya; dan (3) semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara
harga pokok produksi/HPP dengan harga eceran tertinggi/HET).
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Pemberian subsidi benih
tersebut ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau
oleh para petani. Dalam kurun waktu 2008–2013, dalam pos subsidi benih, selain menampung
subsidi harga juga menampung anggaran belanja untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU)
dan cadangan benih nasional (CBN). Realisasi anggaran subsidi benih dalam kurun waktu
tersebut secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp0,5 triliun, dari sebesar Rp985,2
miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1,5 triliun pada APBNP tahun 2013, atau tumbuh rata-rata 8,1
persen per tahun. Namun pada tahun 2011, alokasi anggaran subsidi benih menurun signifikan
dari tahun 2010 menjadi sebesar Rp96,9 miliar, sedangkan tahun 2012 mencapai Rp60,3 miliar.
Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2011, subsidi benih hanya menampung subsidi harga,
sedangkan alokasi anggaran untuk BLBU dan CBN masing-masing telah direalokasi ke bagian
anggaran kementerian negara/lembaga dan belanja lain-lain. Realokasi tersebut dilakukan dalam
rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara
(BA BUN) dan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. Selanjutnya, pada APBNP tahun
2013 subsidi benih meningkat menjadi Rp1,5 triliun termasuk menampung realokasi anggaran
Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dari BA Kementerian Pertanian.
Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka
kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kepada BUMN tertentu, sehingga
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBNP
Subsidi Nonenergi
Sumber : Kementerian Keuangan
GRAFIK 4.41
PERKEMBANGAN SUBSIDI NONENERGI,
2008-2013
% thd PDB
%
1,2
0,8
0,4
-
4-52
Nota Keuangan dan RAPBN 2014