NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
TABEL 4.5
PERKEMBANGAN HARGA ECERAN BBM BERSUBSIDI TAHUN 2006-2013
(Rupiah/Liter)
Uraian
1 Jan 2006 -
23 Mei 2008
24 Mei - 30
Nov 2008
1 Des - 14 Des
2008
15 Des 2008 -
14 Jan 2009
15 Jan 2009 -
21 Juni 2013
22 Juni 2013 -
Sekarang
1. Premium 4.500 6.000 5.500 5.000 4.500 6.500
2. Solar 4.300 5.500 5.500 4.800 4.500 5.500
3. Minyak Tanah 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Sumber : Kementerian ESDM
mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat. Selain itu,
pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/
prasarana dalam penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban
subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan
BPP tenaga listrik, antara lain melalui: (1) program penurunan susut jaringan (losses); dan
(2) program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi
penggunaan gas, panas bumi, batubara, biodiesel, dan penggantian high speed diesel (HSD)
menjadi marine fuel oil (MFO).
Dalam rentang waktu 2008-2013, realisasi belanja subsidi listrik secara nominal mengalami
peningkatan sebesar Rp16,1 triliun, atau tumbuh rata-rata 3,6 persen per tahun dari sebesar
Rp83,9 triliun pada tahun 2008 dan dalam APBNP tahun 2013 belanja subsidi listrik mencapai
Rp100,0 triliun. Perkembangan realisasi belanja subsidi listrik dalam kurun waktu tersebut,
antara lain berkaitan dengan: (1) naiknya BPP tenaga listrik sebagai dampak dari masih
dominannya penggunaan BBM dalam sistem pembangkit listrik nasional; (2) perubahan kurs
dan ICP; dan (3) semakin meningkatnya penjualan tenaga listrik.
Dalam rangka mengendalikan subsidi listrik, Pemerintah bersama DPR-RI sepakat untuk
menurunkan subsidi listrik secara bertahap, dengan tidak mengorbankan masyarakat
berpenghasilan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan penyesuaian
tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 15 persen pada tahun 2013 secara bertahap.
Subsidi Nonenergi
Subsidi nonenergi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang
memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
selain produk energi (BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik), sehingga harga
jualnya terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Perkembangan realisasi subsidi
nonenergi dalam rentang waktu 2008–2013 mengalami penurunan sebesar Rp4,0 triliun,
atau turun rata-rata 1,6 persen per tahun, dari sebesar Rp52,3 triliun pada tahun 2008, dan
mencapai Rp48,3 triliun pada APBNP tahun 2013. Perkembangan realisasi anggaran subsidi
nonenergi dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter
subsidi, antara lain volume pupuk dan benih bersubsidi, jumlah RTS penerima raskin, dan
biaya pokok produksi; dan (2) adanya realokasi ke bagian anggaran kementerian negara/
lembaga. Perkembangan realisasi belanja subsidi nonenergi tahun 2008-2013 disajikan dalam
Grafik 4.41.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-51