NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Dalam rentang waktu 2008–2013, realisasi anggaran subsidi BBM, BBN, dan LPG tabung 3
kg secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp60,8 triliun atau tumbuh rata-rata 7,5
persen per tahun, dari sebesar Rp139,1 triliun pada tahun 2008, dan sebesar Rp199,9 triliun
pada APBNP tahun 2013.
Perkembangan realisasi anggaran belanja subsidi dalam kurun waktu tersebut antara lain
berkaitan dengan peningkatan volume BBM
dan LPG tabung 3 kg bersubsidi. Volume
GRAFIK 4.40
PERKEMBANGAN VOLUME KONSUMSI BBM,
2008-2013
Juta kilo liter
konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa
48,0
tahun terakhir cenderung mengalami
peningkatan. Pada tahun 2008, realisasi
50,0
43,3
40,3
45,0 38,2 37,3 38,2
40,0
35,0
30,0
konsumsi BBM bersubsidi mencapai
25,0
20,0
38,2 juta kiloliter dan pada tahun 2012
15,0
10,0
realisasinya mencapai 43,3 juta kiloliter.
5,0
-
Pada APBNP tahun 2013 volume konsumsi
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBNP
Premium 19,0 20,9 23,0 24,5 27,3 30,8
BBM bersubsidi mencapai 48,0 juta kiloliter.
Minyak Tanah 7,7 4,6 2,4 1,7 1,2 1,2
Solar 11,5 11,8 12,8 14,1 14,8 16,0
Perkembangan volume konsumsi BBM
bersubsidi tahun 2008-2013 disajikan
Sumber : LKPP
dalam Grafik 4.40.
Solar Minyak Tanah Premium
Dengan kecenderungan semakin meningkatnya beban subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV
dari tahun ke tahun, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian agar beban subsidi
tersebut tidak memberatkan APBN. Untuk itu, dalam periode 2008-2013, Pemerintah telah
melakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain: (1) meningkatkan program pengalihan
pemakaian minyak tanah bersubsidi ke LPG tabung 3 kg; (2) meningkatkan pemanfaatan energi
alternatif dan diversifikasi energi; (3) melakukan pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi
serta pembatasan volume; dan (4) mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem
distribusi tertutup secara bertahap dan penyempurnaan regulasi. Selain berbagai kebijakan
di atas, kebijakan lain yang sudah dilakukan Pemerintah dalam rangka mengendalikan beban
subsidi BBM adalah melalui penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi.
Dalam kurun waktu 2008-2013, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM sebanyak
5 (lima) kali, yaitu pada bulan Mei 2008, awal Desember 2008, pertengahan Desember 2008,
pertengahan Januari 2009 dan bulan Juni 2013. Pada bulan Mei 2008, rata-rata harga BBM
bersubsidi dinaikkan sebesar 28,7 persen sebagai akibat dari meningkatnya ICP yang pada
periode Januari-Mei 2008 rata-rata mencapai USD104,8 per barel, atau lebih tinggi USD44,8
per barel dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2008 sebesar USD60,0 per barel. Sementara
itu, sejalan dengan penurunan ICP, hingga mencapai USD38,5 per barel, maka dalam rentang
periode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009, dilakukan penurunan harga
BBM bersubsidi hingga 3 (tiga) kali, yaitu (1) pada awal Desember 2008 sebesar 8,3 persen,
(2) pada pertengahan bulan Desember 2008 sebesar 10,9 persen, dan (3) pada pertengahan
bulan Januari 2009 sebesar 8,1 persen. Pada akhir Juni 2013, Pemerintah menyesuaikan harga
jual BBM bersubsidi yaitu premium dari Rp4.500,0/liter menjadi Rp6.500,0/liter dan solar
dari Rp4.500,0/liter menjadi Rp5.500,0/liter (lihat Tabel 4.5).
Selanjutnya, anggaran subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar harga jual listrik dapat
terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Subsidi listrik dialokasikan karena
rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP)
tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk
4-50
Nota Keuangan dan RAPBN 2014