NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
menguat menjadi Rp9.384,2 per USD pada tahun 2012. Dalam tahun 2013 rata-rata nilai tukar
rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp9.600,0 per USD. Sejalan dengan kondisi tersebut,
Pemerintah tetap berupaya untuk dapat meminimalkan volatilitas nilai tukar rupiah dengan
menjaga kecukupan pasokan valuta asing (valas) di pasar domestik dalam rangka terjaganya
stabilitas ekonomi sehingga mampu mendorong penurunan yield SPN 3 bulan dan dapat
meningkatkan confidence investor di pasar keuangan domestik.
Sementara itu, Sovereign Credit Rating Indonesia yang semakin membaik dari tahun ke
tahun telah memberikan pengaruh positif terhadap besaran biaya pengadaan utang SBN
oleh pemerintah yang cenderung semakin efisien. Peningkatan rating satu notch berpotensi
menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115 bps. Posisi rating Indonesia dalam tahun 2013
berada pada level BBB- (Fitch), BB+ dengan outlook stabil (S&P), dan Baa3 (Moody’s).
Bunga pinjaman luar negeri terdiri dari beberapa kelompok, meliputi bunga atas pinjaman
luar negeri yang telah ditarik (disbursed and outstanding), dan fee/biaya pinjaman, seperti
commitment fee, front end fee, insurance premium, dan lain-lain. Besaran bunga pinjaman luar
negeri, terutama dipengaruhi oleh faktor outstanding pinjaman luar negeri yang bersangkutan,
besarnya penarikan pinjaman luar negeri dalam tahun berjalan, tingkat bunga acuan (LIBOR,
EURIBOR, SIBOR) untuk pinjaman luar negeri berbunga mengambang (variable rate loans),
dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sementara itu, Country Risk
Classification (CRC) juga dapat mempengaruhi tingkat bunga pinjaman luar negeri melalui
skema kredit ekspor. Penurunan satu level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar
negeri melalui skema kredit ekspor sekitar
130-150 bps. Posisi CRC Indonesia pada
tahun 2013 adalah level tiga.
Selama periode 2008 – 2013, realisasi
pembayaran bunga utang dalam APBN
secara nominal menunjukkan pertumbuhan
rata-rata 4,94 persen per tahun, yaitu dari
Rp88,4 triliun dalam tahun 2008 dan
mencapai Rp112,5 triliun dalam APBNP tahun
2013. Ilustrasi mengenai perkembangan
pembayaran bunga utang periode 2008 –
2013 disajikan dalam Grafik 4.35.
Triliun Rupiah
GRAFIK 4.35
PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG TERHADAP
TOTAL BELANJA NEGARA, 2008 – 2013
2000,0
12,0%
1800,0
1600,0
10,0%
112,5 10,0%
1400,0
9,0%
8,5%
100,5
1200,0
92,0
8,0%
1000,0
88,4
88,4
93,8
7,1% 6,7%
6,5% 6,0%
800,0
600,0
4,0%
400,0 897,3 843,6
953,7 1.202,8 1.390,9 1.613,7
2,0%
200,0
0,0
0,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Belanja Non-Bunga Utang Pembayaran Bunga Utang Rasio Pembayaran Bunga thd. Total Belanja Negara
Keterangan:
*) APBNP 2013
Sumber : Kementerian Keuangan
Dalam periode yang sama, rasio pembayaran bunga utang terhadap total belanja negara
rata-rata mencapai 7,97 persen per tahun. Namun demikian, seiring dengan peningkatan
efisiensi pengelolaan utang, dan semakin kondusifnya perekonomian domestik, rasio tersebut
menunjukkan tren penurunan. Dalam APBNP 2013, pagu pembayaran bunga utang dianggarkan
sebesar 6,5 persen terhadap total belanja negara, yang berarti lebih rendah apabila dibandingkan
dengan realisasi APBN tahun 2008 yang mencapai 9,0 persen. Kecenderungan penurunan juga
dapat dilihat dari rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB dari 1,8 persen dalam realisasi
APBN tahun 2008 menjadi 1,2 persen dalam APBNP tahun 2013. Hal serupa juga terlihat dari
rasio pembayaran bunga utang terhadap outstanding utang Pemerintah yang mencapai 5,4
persen dalam realisasi APBN tahun 2008, kemudian menjadi 5,1 persen dalam APBNP tahun
2013. Tren penurunan rasio-rasio tersebut terutama disebabkan, antara lain, oleh: (a) dampak
penerbitan SBN dengan tenor pendek; (b) dampak perbaikan rating negara yang ditunjukkan
melalui Sovereign Credit Rating Indonesia yang semakin membaik dari tahun ke tahun; dan
Persen
4-46
Nota Keuangan dan RAPBN 2014