NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
Secara umum, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui BA BUN cenderung
meningkat, dari Rp433,7 triliun dalam tahun 2008 menjadi Rp574,8 triliun pada APBNP tahun
2013. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan beban pembayaran bunga
utang, sebagai akibat dari peningkatan outstanding utang Pemerintah, dan subsidi, khususnya
subsidi energi, sebagai akibat dari peningkatan volume konsumsi serta perubahan harga minyak
mentah Indonesia dan nilai tukar sebagai dasar perhitungan besaran subsidi energi.
Sementara itu, realisasi belanja lain-lain, yang dialokasikan melalui BA 999.08, dalam
kurun waktu 2008-2013 cenderung berfluktuasi seiring dengan kebijakan yang diambil
Pemerintah. Dalam tahun 2008 terdapat kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dan alokasi
dana untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2009. Dalam tahun 2009, terdapat
kebijakan pendanaan Pemilu, pendanaan untuk sarana dan prasarana konversi energi, BLT,
serta penuntasan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara pasca berakhirnya mandat
Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias. Sementara itu, dalam tahun 2013
terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas Pemerintah.
4.2.3 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat Menurut Jenis
Sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, rincian belanja pemerintah pusat menurut jenis terbagi atas: (1) belanja pegawai;
(2) belanja barang; (3) belanja modal; (4) pembayaran bunga utang; (5) subsidi; (6) belanja
hibah; (7) bantuan sosial; dan (8) belanja lain-lain.
Dalam periode 2008–2013, secara nominal belanja pemerintah pusat menunjukkan pertumbuhan
rata-rata 11,5 persen, yaitu dari Rp693,4 triliun (14,0 persen terhadap PDB) dalam tahun 2008
menjadi Rp1.196,8 triliun (12,7 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2013. Dilihat dari
komposisi menurut jenis, belanja yang mengalami peningkatan adalah belanja barang dan
belanja modal, sementara yang mengalami penurunan adalah belanja subsidi. Proporsi belanja
barang terhadap total belanja pemerintah
pusat meningkat dari 8,1 persen dalam
tahun 2008, menjadi 17,3 persen dalam
APBNP tahun 2013. Sedangkan, proporsi
belanja modal terhadap total belanja
pemerintah pusat mengalami peningkatan
dari 10,5 persen dalam tahun 2008,
menjadi 16,1 persen dalam APBNP tahun
2013. Sementara itu, subsidi menurun dari
39,7 persen dalam tahun 2008 menjadi
29,1 persen dalam APBNP tahun 2013.
Perkembangan belanja pemerintah pusat
menurut jenis disajikan dalam Tabel 4.2
dan Grafik 4.29.
triliun rupiah
1.600
14,0
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
11,2
10,9
11,9 12,3 12,5 12,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBN
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK 4.29
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2008-2013
2013
APBNP
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah
Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Persentase thd PDB
% 16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-41