NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BIN dalam periode tersebut, di antaranya
adalah: (1) meningkatnya pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan
negara; (2) meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen negara;
dan (3) meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan intelijen negara.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 17,2 persen per tahun,
yaitu dari Rp1.156,0 miliar dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp2.551,9 miliar dalam APBNP
tahun 2013. Realisasi penyerapan anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut mengalami
peningkatan, yaitu dari 96,6 persen terhadap APBNP tahun 2008, menjadi 104,9 persen terhadap
pagunya dalam APBNP tahun 2012.
Realisasi anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk
mendukung: (1) program kependudukan dan keluarga berencana; (2) program pelatihan dan
pengembangan BKKBN; (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
BKKBN; dan (4) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKKBN.
Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) menurunnya persentase
jumlah wanita yang sudah tidak ingin anak lagi dan atau masih ingin mempunyai anak tetapi
ditunda dan tidak menggunakan salah satu cara kontrasepsi (unmed need) dari 9,1 persen
pada tahun 2007 menjadi 8,5 persen pada tahun 2012; (2) tercapainya bayi yang lahir dari ibu
yang berada pada kelompok umur 15-19 tahun pada suatu daerah dan suatu tahun tertentu dan
banyaknya ibu pada umur tersebut pada daerah dan tahun yang sama dari 51 bayi pada tahun
2007 menjadi 48 bayi pada tahun 2012; (3) terbentuknya 16.573 kelompok pusat informasi
dan konseling kesehatan reproduksi bagi remaja (PIK-R) sampai dengan bulan April 2013; dan
(4) terbentuknya 5 badan kependudukan dan keluarga berencana daerah (BKKBD) di kabupaten
dan kota di 4 provinsi.
Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut,
di antaranya adalah: (1) tercapainya penduduk tumbuh seimbang 2015; (2) meningkatnya
kualitas pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur, serta penelitian
program kependudukan dan keluarga berencana; (3) meningkatnya akuntabilitas pengelola
bidang program, ketenagaan dan administrasi umum serta keuangan dan perbekalan (good
governance); dan (4) tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan program
kependudukan dan keluarga berencana.
Lembaga Sandi Negara
Anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami
pertumbuhan rata-rata 23,0 persen per tahun, yaitu dari Rp598,7 miliar dalam LKPP tahun
2008, menjadi Rp1.685,1 miliar dalam APBNP tahun 2013. Pada sisi lain, realisasi penyerapan
anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu
dari 98,9 persen terhadap APBNP tahun 2008, menjadi 98,5 persen terhadap pagunya dalam
APBNP tahun 2012.
Realisasi anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam periode tersebut, sebagian besar
digunakan untuk mendukung: (1) program pengembangan persandian nasional; dan (2) program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga Sandi Negara.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-39