NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya
persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) dan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di bidang peraturan perpajakan I sebesar 100 persen pada
tahun 2013; (2) tercapainya persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas
kepabeanan sebesar 100 persen dan rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas
kepabeanan sebesar 90 persen pada tahun 2013; (3) tersusunnya draft Nota Keuangan, RAPBN,
dan RUU APBN (APBNP) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu sebesar 100 persen;
(4) tercapainya 33 policy recommendation hasil pengawasan; serta (5) tercapainya persentase
pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup efisien dan aman sebesar 100 persen.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada
periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) peningkatan penerimaan pajak negara
yang optimal; (2) terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi
kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan; (3) terlaksananya
fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah;
(4) terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses
manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di
lingkungan Kementerian Keuangan; dan (5) mengoptimalkan pengelolaan surat berharga negara
(SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Anggaran belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kurun
waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 26,1 persen per tahun, yaitu dari Rp5,4
triliun dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp17,4 triliun dalam APBNP tahun 2013. Dengan
perkembangan tersebut, maka porsi anggaran belanja Kementerian ESDM terhadap total
belanja K/L meningkat dari 2,1 persen dalam LKPP tahun 2008 menjadi sebesar 2,8 persen
dalam APBNP tahun 2013. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian
ESDM dalam periode tersebut justru mengalami penurunan, yaitu dari 98,8 persen terhadap
APBNP tahun 2008, menjadi 60,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012.
Upaya dalam rangka mendukung visi Kementerian ESDM “terwujudnya ketahanan dan
kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan
lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”,
dilaksanakan melalui berbagai program,
antara lain: (1) program pengelolaan dan
penyediaan minyak dan gas bumi; (2)
program pengelolaan ketenagalistrikan;
(3) program pembinaan dan pengusahaan
mineral dan batubara; (4) program
penelitian dan pengembangan
Kementerian ESDM; dan (5) program
pengaturan dan pengawasan penyediaan
dan pendistribusian bahan bakar minyak
dan pengangkutan gas bumi melalui
pipa. Perkembangan anggaran belanja
Kementerian ESDM dalam periode 2008-
2013 disajikan dalam Grafik 4.27.
GRAFIK 4.27
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN ESDM,
2008-2013
triliun rupiah
20,0
18,0 98,8
90,8
16,0
14,0
69,3
60,7
12,0
57,5
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBNP LKPP % LKPP thd APBNP
Sumber: Kementerian Keuangan
persen
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
-
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-33