NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah; (2) meningkatnya akses, mutu,
dan daya saing pendidikan Islam; (3) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat
dan pendidikan Kristen; (4) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan
pendidikan Katolik; (5) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan
Hindu; dan (6) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan
Buddha.
Kementerian Kesehatan
Pada Kementerian Kesehatan, perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2008-
2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 18,2 persen per tahun, yaitu dari Rp15,9 triliun (2,3
persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp36,6 triliun (3,1 persen terhadap
BPP) dalam APBNP tahun 2013. Selain itu, porsi anggaran belanja Kementerian Kesehatan
terhadap total belanja K/L mengalami penurunan dari 6,1 persen dalam tahun 2008 menjadi
sebesar 5,9 persen dalam APBNP tahun 2013. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran
belanja Kementerian Kesehatan dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 86,2
persen terhadap pagu Kementerian Kesehatan dalam APBNP tahun 2008, menjadi 98,0 persen
terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan
selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan
rakyat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam periode tersebut, sebagian besar
digunakan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur
guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang dijabarkan dalam beberapa program
pembangunan kesehatan, antara lain: (1) program pembinaan upaya kesehatan; (2) program
pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; (3) program bina gizi
dan kesehatan ibu dan anak; (4) program kefarmasian dan alat kesehatan; dan (5) program
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya
puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar
berpenduduk sebesar 96 persen dan persentase rumah sakit kabupaten/kota yang mampu
melaksanakan obstetik neonatal emergensi komprehensif (PONEK) sebesar 100 persen;
(2) tercapainya persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi
sebesar 90 persen dan jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti internship sebanyak 4.000
orang; (3) tercapainya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) sebesar 85 persen dan
ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 90 persen; (4) tercapainya
100 persen ketersediaan obat dan vaksin dan 95 persen produk alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat;
serta (5) tercapainya 90 persen bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
dan 90 persen kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) meningkatkan upaya kesehatan
dasar, rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; (2) meningkatnya ketersediaan
dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
(3) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi
4-30
Nota Keuangan dan RAPBN 2014