NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), perkembangan anggaran belanja
dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 17,4 persen per tahun, yaitu
dari Rp21,1 triliun (3,0 persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp47,1 triliun
(3,9 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2013. Porsi anggaran belanja Polri terhadap total
belanja K/L mengalami penurunan dari 8,1 persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 7,6 persen
dalam APBNP tahun 2013. Realisasi penyerapan anggaran belanja Polri dalam periode tersebut
juga mengalami penurunan, yaitu dari 99,5 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2008,
menjadi 94,3 persen terhadap pagunya dalam
APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran tersebut
digunakan untuk mendukung pencapaian
visi misi Polri, yaitu melalui: (1) program
penelitian dan pengembangan Polri; (2)
program pengembangan strategi keamanan
dan ketertiban; (3) program pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat; (4)
program penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana; dan (5) program penanggulangan
gangguan keamanan dalam negeri berkadar
tinggi. Perkembangan anggaran belanja Polri
dalam periode 2008-2013 disajikan dalam
Grafik 4.22.
triliun rupiah
Dengan dukungan anggaran dan rencana program tersebut, indikator kinerja dari pelaksanaan
program-program tersebut, antara lain berupa: (1) tercapainya jumlah pembuatan prototype
dan pengkajian sebanyak 14 laporan; (2) tercapainya jumlah layanan strategi keamanan dan
ketertiban dan jumlah layanan keamanan dan ketertiban kewilayahan sebanyak masingmasing
12 bulan layanan; (3) tercapainya jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi
Babinkam Polri sebesar 90 persen; (4) tercapainya persentase jumlah perkara dan clearance
rate tindak pidana terorisme tingkat nasional sebesar 100 persen; dan (5) tercapainya persentase
modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung penanggulangan
keamanan dalam negeri berkadar tinggi.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Polri pada periode
tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) peralatan Polri berbasis teknologi yang mampu
menghadapi berbagai tren kejahatan; (2) dapat diketahuinya sejak awal potensi gangguan
keamanan yang dapat meresahkan masyarakat, sehingga ditemukan upaya penanganannya;
(3) memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu
melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan
kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman, dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera;
(4) menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional,
kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontingensi dan kejahatan terhadap
kekayaan negara) tanpa melanggar HAM; dan (5) masyarakat tidak merasa terganggu/resah
oleh gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi
(antara lain kerusuhan massa dan kejahatan terorganisir).
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
-
GRAFIK 4.22
PERKEMBANGAN BELANJA POLRI, 2008-2013
99,5
103,3
96,4
110,0
94,3
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBNP LKPP % LKPP thd APBNP
Sumber: Kementerian Keuangan
persen
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
-
4-28
Nota Keuangan dan RAPBN 2014