NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan
Umum dalam periode tersebut, sebagian
GRAFIK 4.20
besar digunakan untuk membiayai upaya
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM, 2008-2013
percepatan pembangunan dan penyediaan
triliun rupiah
persen
infrastruktur guna mendorong pertumbuhan
90,0
120,0
80,0
ekonomi, yang dilaksanakan melalui berbagai
93,5
96,3
90,7
90,7 90,8
100,0
70,0
program, antara lain: (1) program pembinaan
60,0
konstruksi; (2) program pembinaan dan 50,0
80,0
60,0
pengembangan infrastruktur permukiman; 40,0
(3) program penyelenggaraan jalan; (4)
program penyelenggaraan penataan ruang;
30,0
20,0
40,0
20,0
10,0
serta (5) program pengelolaan sumber
-
daya air. Perkembangan anggaran belanja
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-
Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode
2008-2013 di sajikan dalam Grafik 4.20.
APBNP
Sumber: Kementerian Keuangan
LKPP % LKPP thd APBNP
Output dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya pembina
jasa konstruksi daerah pada 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota; (2) tercapainya
infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan sebanyak 553 kawasan dan pelayanan sanitasi
melalui pembangunan infrastruktur air limbah on site dan off site yang mencapai 801 kawasan,
penyediaan air minum di 1.088 kawasan (MBR, regional dan khusus) 540 IKK dan 6.930 desa
serta capaian 158 twinblock pada akhir 2012; (3) tercapainya jumlah jalan tol yang dibangun
mencapai 814 km dan pembangunan jalan baru sepanjang 2.034,2 km dan jembatan sepanjang
26.008,67 m dalam kurun waktu 2010-2012; (4) tercapainya pembinaan penataan ruang
terhadap 33 provinsi dalam kurun waktu 2010-2012; dan (5) tercapainya luas layanan jaringan
irigasi dan rawa yang dibangun/ditingkatkan sebesar 403.674 ha, direhabilitasi sebesar 1,56 juta
ha, serta dioperasi dan dipelihara rata-rata sebesar 3,27 juta ha dalam kurun waktu 2011-2012.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) meningkatnya kapasitas
dan kinerja pembina jasa konstruksi pusat dan daerah; (2) meningkatnya jumlah kabupaten/
kota yang menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengembangan kawasan
permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan
permukiman, serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang
permukiman; (3) meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional; (4) tercapainya
kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah, tercapainya kesesuaian
perwujudan program pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang wilayah nasional,
dan meningkatnya kualitas manajemen; dan (5) meningkatnya kinerja pengelolaan sumber
daya air.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2008-
2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 12,9 persen per tahun, yaitu dari Rp43,5 triliun (6,3
persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp79,7 triliun (6,7 persen terhadap
BPP) dalam APBNP tahun 2013. Porsi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan terhadap total belanja K/L mengalami penurunan dari 16,8 persen dalam tahun
2008 menjadi sebesar 12,8 persen dalam APBNP tahun 2013. Realisasi penyerapan anggaran
4-26
Nota Keuangan dan RAPBN 2014