NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
sebesar 15,8 persen dari akuisisi alutsista TNI;
(4) menurunnya gangguan keamanan dan
pelanggaran hukum di laut; (5) terpantaunya
dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan
meningkatnya kemampuan dan keterpaduan
dalam pencegahan dan penanggulangan
tindak terorisme; (6) terlindunginya informasi
negara; dan (7) tersusunnya Permenhan
tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan
menggunakan e-procurement di lingkungan
Kemhan dan TNI. Perkembangan anggaran
belanja Kementerian Pertahanan dalam periode
2008-2013 disajikan dalam Grafik 4.19.
GRAFIK 4.19
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERTAHANAN,
2008-2013
triliun rupiah
persen
90,0
120,0
80,0
70,0
95,4
102,0
102,3
98,8
100,0
84,1
60,0
80,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBNP LKPP % LKPP thd APBNP
Sumber: Kementerian Keuangan
60,0
40,0
20,0
-
Output dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya jumlah
kendaraan tempur sebanyak 52 unit pada tahun 2013; (2) jumlah peserta penggelaran satgas
operasi pemukul TNI sebanyak 12.596 orang; (3) tercapainya rancang bangun sebanyak 29
prototype pada tahun 2013; (4) tercapainya jumlah alutsista percepatan MEF sebanyak 1 unit
pada tahun 2013; serta (5) tercapainya peningkatan kesiapan pesawat udara sebanyak 160 unit.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan
dalam periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) meningkatnya jumlah
kebutuhan alutsista produksi dalam negeri yang terpenuhi secara bertahap; (2) terwujudnya
penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi, menangkal,
menindak ancaman secara terintegrasi, efektif, dan tepat waktu; (3) tercapainya tingkat
kesiapan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian sasaran
pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF; (4) tercapainya kemampuan
dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas sesuai
standar dan kebutuhan, dengan daya dukung, daya tangkal dan daya gempur yang tinggi; serta
(5) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana
dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF.
Kementerian Pekerjaan Umum
Perkembangan anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam kurun waktu
2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 22,1 persen per tahun, yaitu dari Rp30,7
triliun (4,4 persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp83,3 triliun (7,0
persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2013. Sejalan dengan itu, porsi anggaran belanja
Kementerian Pekerjaan Umum terhadap total belanja K/L mengalami peningkatan dari 11,8
persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 13,4 persen dalam APBNP tahun 2013. Sementara
itu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode
tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 93,5 persen terhadap pagu APBNP tahun 2008,
menjadi 90,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran belanja
Kementerian Pekerjaan Umum selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan dengan upaya
Pemerintah untuk mewujudkan salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-
2014, yaitu pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan
aksesibilitas dan mobilitas wilayah dengan penyediaan jaringan yang ada, terpadu, dan
berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-25