NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Dari 86 K/L tersebut, terdapat sepuluh K/L yang memperoleh alokasi anggaran terbesar
dalam rangka memberikan aspek stimulasi terhadap perekonomian (pro-growth, pro-job,
dan pro-poor). Dengan mengacu kepada alokasi anggaran tahun 2013, sepuluh K/L dengan
alokasi anggaran terbesar adalah: (1) Kementerian Pertahanan (13,4 persen dari belanja K/L);
(2) Kementerian Pekerjaan Umum (13,4 persen); (3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(12,8 persen); (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (7,6 persen); (5) Kementerian Agama
(7,3 persen); (6) Kementerian Kesehatan (5,9 persen); (7) Kementerian Perhubungan (5,7
persen); (8) Kementerian Keuangan (3,0 persen); (9) Kementerian ESDM (2,8 persen); dan
(10) Kementerian Pertanian (2,6 persen).
Kementerian Pertahanan
Pada Kementerian Pertahanan, perkembangan anggaran belanjanya dalam kurun waktu
2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 21,7 persen per tahun, yaitu dari Rp31,3 triliun
(4,5 persen terhadap Belanja Pemerintah Pusat/BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp83,5
triliun (7,0 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2013. Sejalan dengan itu, porsi anggaran
belanja Kementerian Pertahanan terhadap total belanja K/L mengalami peningkatan dari 12,1
persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 13,4 persen dalam APBNP tahun 2013. Sementara
itu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam periode tersebut
mengalami penurunan, yaitu dari 95,4 persen terhadap pagu APBNP tahun 2008, menjadi 84,1
persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk
mendukung pencapaian misi Kementerian Pertahanan, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman
dan damai, dengan sasaran pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pertahanan
pada tingkat kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF). Realisasi anggaran
belanja Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu 2008-2013 sebagian besar merupakan
realisasi anggaran dari: (1) program pengembangan teknologi dan industri pertahanan;
(2) program penggunaan kekuatan pertahanan integratif; (3) program modernisasi alutsista dan
non alutsista/sarana dan prasarana matra darat; (4) program modernisasi alat utama sistem
senjata (alutsista) dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra
laut; dan (5) program modernisasi alutsista dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas
serta sarana dan prasarana matra udara.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam periode tersebut, antara
lain digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan dan
pengembangan kekuatan dan kemampuan sistem, personel, materiil dan fasilitas TNI;
(2) pembentukan kemampuan pertahanan pada skala MEF mencapai kesiapan alutsista sebesar
43,67 persen sampai dengan tahun 2014; serta (3) penambahan baru, menghidupkan kembali,
atau repowering terhadap alutsista yang secara ekonomi masih bisa dipertahankan. Selain itu,
realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan tersebut juga digunakan untuk membiayai
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas TNI, dengan
output antara lain berupa terlaksananya pembangunan/renovasi asrama dan perumahan dinas/
perumahan prajurit, perkantoran, serta pangkalan dan fasilitas pemeliharaan.
Dalam periode 2008-2013, telah dapat dicapai beberapa kemajuan penting di bidang
pertahanan, antara lain: (1) terwujudnya postur dan struktur pertahanan sebesar 28,7
persen dari kekuatan MEF yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek
penggentar; (2) terbangunnya 25 pos perbatasan dan 5 pos pertahanan baru di pulau terdepan
(terluar) beserta penggelaran prajuritnya; (3) tercapainya kemandirian industri pertahanan
4-24
Nota Keuangan dan RAPBN 2014