NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
pada tahun 2013. Perkembangan mengenai besaran beserta proporsi belanja K/L dan belanja
non-K/L dalam kurun waktu 2008-2013, dapat diikuti pada Grafik 4.13.
4.2.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan
dengan susunan K/L pemerintah pusat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, dalam
perencanaannya, rincian belanja negara disusun berdasarkan pada organisasi yang ada beserta
dengan program-program yang diusulkannya.
Dilihat dari jumlah Bagian Anggaran (BA) yang ada, selama periode 2008-2013 terdapat
peningkatan jumlah BA sebanyak 12 buah, yaitu dari 74 BA dalam APBN 2008 menjadi 86 BA
dalam APBNP 2013. Penambahan jumlah bagian anggaran tersebut terkait dengan perubahan
struktur organisasi pemerintah pusat. Secara nominal, perkembangan alokasi belanja K/L
mengalami peningkatan dari Rp290,0 triliun dalam APBNP tahun 2008 menjadi Rp622,0
triliun dalam APBNP tahun 2013 dengan penyerapan berkisar pada angka 90 persen (Lihat
Grafik 4.14 dan Grafik 4.15)
GRAFIK 4.14
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2008-2013
triliun rupiah
700
52,0
48,8 47,7 47,3 48,4
600
500
400
300
200
100
0
37,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBNP LKPP % thd BPP
Sumber: Kementerian Keuangan
persen
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-
GRAFIK 4.15
PENYERAPAN BELANJA K/L, 2008-2013
triliun rupiah
700 89,5 91,8 90,9 90,5 89,3
600
500
400
300
200
100
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sumber: Kementerian Keuangan
APBNP LKPP % LKPP thd APBN-P rata-rata penyerapan
persen
100
80
60
40
20
-
Dari 86 BA tersebut, K/L dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar berdasarkan bidang,
yaitu: (1) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (34 K/L); (2) K/L
dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (32 K/L); dan
(3) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (20 K/L).
K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, antara lain
meliputi: (1) Kementerian Pekerjaan Umum; (2) Kementerian Perhubungan; (3) Kementerian
Keuangan; (4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (5) Kementerian Pertanian;
(6) Kementerian Kelautan dan Perikanan; (7) Kementerian Kehutanan; (8) Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi; (9) Badan Pusat Statistik; dan (10) Kementerian Perindustrian.
K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan, antara lain meliputi: (1) Kementerian Pertahanan; (2) Kepolisian Negara Republik
Indonesia; (3) Kementerian Dalam Negeri; (4) Komisi Pemilihan Umum; (5) Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia; (6) Mahkamah Agung; (7) Kementerian Luar Negeri; (8) Badan
Pertanahan Nasional; (9) Kejaksaan Republik Indonesia; dan (10) Kementerian Komunikasi
dan Informatika.
4-22
Nota Keuangan dan RAPBN 2014