NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi perlindungan sosial diupayakan untuk
pencapaian kebijakan terkait pengarusutamaan gender, serta perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan. Pencapaian terkait dengan penerapan pengarusutamaan gender
ditunjukkan dengan: (1) meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG) yaitu dari 68,7 pada
tahun 2005 menjadi sebesar 72,77 pada tahun 2011 dan meningkatnya indeks pemberdayaan
gender (IDG) yaitu dari 63,9 menjadi sebesar 67,8 pada tahun 2011; (2) dua puluh delapan K/L
di tingkat nasional telah melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
(PPRG); dan (3) dua puluh Pemerintah Daerah provinsi telah melaksanakan PPRG dengan
dukungan dana dekonsentrasi.
Pencapaian terkait dengan upaya perlindungan perempuan dan anak korban perdagangan
orang ditunjukkan dengan: (1) sebanyak 19 K/L telah difasilitasi dalam penerapan kebijakan
perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (Kemenko Kesra, Kemendagri, Kemenlu,
Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenakertrans, Kemenpora, Kemenkominfo, Kemenpar
dan Ekonomi Kreatif, POLRI, BNP2TKI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemkumham,
Kemenag, Kemenhub, BIN, dan BKKBN); (2) terkait akta kelahiran anak, cakupan anak balita
dan anak yang memiliki akta kelahiran masing-masing telah mencapai 59 persen dan 63,7
persen; (3) diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun
Secara Kolektif; dan (4) disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah
Pusat Menurut Organisasi
Secara umum, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi dibagi menjadi dua
bagian kelompok besar, yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran
kementerian negara/lembaga (BA K/L) dengan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran (Chief Operational Officer); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer).
Dalam periode 2008-2013, proporsi belanja K/L terhadap belanja pemerintah pusat cenderung
meningkat, yaitu dari 37,5 persen
GRAFIK 4.13
dalam tahun 2008, menjadi 52,0 persen
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
dalam APBNP 2013, sejalan dengan
2008-2013
1.500
peningkatan belanja Pemerintah Pusat,
1.196,8
dari sebesar Rp693,4 triliun dalam
1.010,6
tahun 2008 menjadi Rp1.196,8 triliun 1.000
883,7
52,0%
pada APBNP 2013. Kecenderungan
693,4
697,4
628,8
48,4%
tersebut utamanya disebabkan oleh
47,3%
500
semakin meningkatkanya alokasi
37,5% 48,8% 47,7%
48,0%
51,6%
anggaran untuk pelaksanaan
62,5% 51,2% 52,3% 52,7%
program-program pembangunan
0
(yang dialokasikan melalui K/L), dan
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBNP
juga diikuti oleh kebijakan untuk
K/L Non K/L
Sumber: Kementerian Keuangan
mengendalikan besaran subsidi BBM
Triliun Rp
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-21