NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
tahun 2013; (d) pertumbuhan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B dari 74,5 persen pada tahun
2009 menjadi 75,4 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai 80,1 persen pada
tahun 2013; (e) pertumbuhan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C dari 69,6
persen pada tahun 2009 menjadi 79,0 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai
82,0 persen pada tahun 2013; (f) pertumbuhan APK PT usia 19-23 tahun dari 21,6 persen pada
tahun 2009 menjadi 27,4 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai 28,7 persen
pada tahun 2013; (3) meningkatnya proporsi jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi minimal
S1/D4 dari 58,0 persen pada tahun 2011 menjadi sebesar 62,3 persen pada tahun 2012; serta
(4) meningkatnya proporsi jumlah guru yang telah tersertifikasi, yaitu menjadi sebesar 59,3
persen dari jumlah guru yang masuk kriteria untuk disertifikasi, atau 42,6 persen dari total
jumlah guru di tahun 2012 dan diperkirakan meningkat menjadi 66,0 persen pada tahun 2013.
Anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial
Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi perlindungan sosial dialokasikan guna
memenuhi kewajiban Pemerintah dalam upaya perlindungan sosial kepada masyarakat. Dalam
periode 2008-2013, anggaran fungsi perlindungan sosial mengalami pertumbuhan rata-rata
sebesar 20,0 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp3,0 triliun dalam tahun 2008 menjadi
sebesar Rp7,4 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada
fungsi perlindungan sosial terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi perlindungan
dan pelayanan sosial orang sakit dan cacat (3,4 persen terhadap fungsi perlindungan sosial); (2)
subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial Lansia (1,5 persen); (3) subfungsi perlindungan dan
pelayanan sosial anak-anak dan keluarga (13,9 persen); (4) subfungsi pemberdayaan perempuan
(2,8 persen); (5) subfungsi bantuan dan jaminan sosial (19,1 persen); (6) subfungsi Litbang
perlindungan sosial (3,6 persen); dan (7) subfungsi perlindungan sosial lainnya (49,6 persen).
Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol
pada fungsi perlindungan sosial dijabarkan sebagai berikut. Anggaran belanja pada subfungsi
Litbang perlindungan sosial dalam periode 2008–2013, mengalami pertumbuhan rata-rata
sebesar 32,8 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp65,3 miliar pada tahun 2008 menjadi
sebesar Rp269,9 miliar pada tahun 2013. Anggaran belanja pada subfungsi Litbang perlindungan
sosial terutama digunakan untuk melaksanakan program koordinasi pengembangan
kebijakan kesejahteraan rakyat. Dalam periode yang sama, realisasi anggaran untuk subfungsi
pemberdayaan perempuan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,9 persen per tahun,
yaitu dari sebesar Rp95,8 miliar dalam
tahun 2008 menjadi sebesar Rp191,8
miliar dalam tahun 2013. Realisasi
anggaran pada subfungsi perlindungan
sosial lainnya mengalami pertumbuhan
rata-rata sebesar 119,1 persen per tahun
yaitu dari sebesar Rp117,8 miliar dalam
tahun 2008 menjadi sebesar Rp5,9 triliun
dalam tahun 2013. Perkembangan realisasi
anggaran belanja fungsi perlindungan
sosial dalam periode 2008–2013 disajikan
dalam Grafik 4.12.
Triliun Rp
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
GRAFIK 4.12
BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL,
2008-2013
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBN
Sumber : Kementerian Keuangan
Perlindungan Sosial Lainnya
Litbang Perlindungan Sosial
Bantuan dan Jaminan Sosial
Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan dan Pelayanan Sosial
Anak-anak dan Keluarga
Perlindungan dan Pelayanan Sosial
Lansia
Perlindungan dan Pelayanan Sosial
Orang Sakit dan Cacat
4-20
Nota Keuangan dan RAPBN 2014