NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
pertanahan mengalami pertumbuhan
rata-rata sebesar 21,1 persen, dari
Rp1,4 triliun pada tahun 2008 menjadi
Rp3,5 triliun pada tahun 2013, yang
terutama digunakan untuk membiayai
program pengelolaan pertanahan
nasional, program penyelenggaraan
penataan ruang, serta program survei
dan pemetaan nasional. Perkembangan
realisasi anggaran fungsi lingkungan
hidup dalam tahun 2008-2013
disajikan dalam Grafik 4.6.
Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi lingkungan hidup
dalam kurun waktu 2008-2013 tersebut antara lain: (1) terlaksananya kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan; (2) pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa; (3) pemantauan
dan pengawasan penataan perusahaan melalui mekanisme program peningkatan kinerja
perusahaan (Proper); (4) pemantauan dan pengawasan penataan terhadap industri melalui
mekanisme program kali bersih (Prokasih); (5) penetapan kawasan konservasi perairan yang
terkelola secara efektif; (6) dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang;
(7) berkurangnya jumlah hotspot; serta (8) ditetapkannya rencana tata ruang pulau dan rencana
tata ruang kawasan strategis nasional dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur
pada tahun 2011 dan awal tahun 2012.
Anggaran Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Triliun Rp
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
GRAFIK 4.6
BELANJA FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP,
2008-2013
-
Sumber : Kementerian Keuangan
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBN
Lingkungan Hidup Lainnya
Tataruang dan Pertanahan
Konservasi Sumberdaya
Alam
Penanggulangan Polusi
Manajemen Limbah
Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum
terutama digunakan untuk pembangunan perumahan dan pengadaan fasilitas umum yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat. Fungsi perumahan dan fasilitas
umum tersebut terdiri atas beberapa subfungsi dengan proporsi alokasi anggaran masingmasing
subfungsi terhadap fungsinya pada periode 2008-2013 sebagai berikut: (1) subfungsi
pembangunan perumahan sebesar 10,6 persen; (2) subfungsi pemberdayaan komunitas
pemukiman sebesar 14,9 persen; (3) subfungsi penyediaan air minum sebesar 16,1 persen;
(4) subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya sebesar 58,3 persen. Dalam kurun waktu
2008-2013 realisasi anggaran belanja pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 19,8 persen per tahun, dari Rp12,5 triliun pada tahun 2008
menjadi sebesar Rp30,7 triliun pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan perhatian yang
serius dari Pemerintah terhadap kebutuhan warganya, terutama untuk memenuhi kebutuhan
terhadap lingkungan perumahan yang layak.
Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada fungsi perumahan dan fasilitas
umum adalah sebagai berikut: (1) subfungsi pembangunan perumahan mengalami pertumbuhan
rata-rata 20,6 persen per tahun, dari Rp 1,6 triliun pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp4,1
triliun pada tahun 2013; (2) subfungsi pemberdayaan komunitas permukiman mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 12,6 persen, dari Rp2,1 triliun pada tahun 2008 menjadi sebesar
Rp3,8 triliun pada tahun 2013; (3) subfungsi penyediaan air minum mengalami pertumbuhan
rata-rata sebesar 20,9 persen, dari Rp2,1 triliun pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp5,5
4-14
Nota Keuangan dan RAPBN 2014