NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
miliar dalam tahun 2008 menjadi
sebesar Rp1,3 triliun dalam tahun 2013.
Realisasi anggaran pada subfungsi
penanggulangan bencana digunakan
untuk membiayai program utama, yaitu
program pencarian dan penyelamatan,
dengan tetap memperhatikan
upaya pengurangan risiko bencana.
Perkembangan realisasi anggaran
fungsi ketertiban dan keamanan dalam
periode tahun 2008–2013 disajikan
dalam Grafik 4.4.
Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada anggaran fungsi ketertiban
dan keamanan dalam periode 2008–2013, antara lain meliputi: (1) menurunnya angka
pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas; (2) menurunnya kejadian tindak terorisme di
wilayah hukum Indonesia; (3) terciptanya suasana aman, tertib dan kondusif dalam masyarakat;
(4) meningkatnya kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan
permasalahan sosial dan gangguan keamanan; (5) tercapainya gangguan keamanan yang
menurun pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut, keamanan
pesisir dan pelabuhan nasional/internasional; (6) menurunnya angka penyalahgunaan narkoba
dan menurunnya peredaran gelap narkoba; (7) terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan
pelayanan yang profesional di lingkungan Polri; (8) terlaksanakannya transparansi pelayanan
masyarakat sebagai salah satu program quick wins bidang reserse; serta (9) menanggulangi
dan menurunnya jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan
yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM.
Anggaran Belanja Fungsi Ekonomi
Triliun Rp
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
GRAFIK 4.4
BELANJA FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN,
2008-2013
-
Sumber : Kementerian Keuangan
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBN
Ketertiban dan Keamanan
Lainnya
Peradilan
Pembinaan Hukum
Penanggulangan Bencana
Ke polisian
Dalam periode 2008-2013 realisasi anggaran belanja pada fungsi ekonomi mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 19,5 persen per tahun, yaitu dari Rp50,5 triliun pada tahun
2008, menjadi sebesar Rp122,9 triliun pada tahun 2013. Peningkatan realisasi anggaran pada
fungsi ekonomi, terutama berkaitan dengan upaya Pemerintah dalam rangka mendukung upaya
percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Realisasi dan proporsi anggaran belanja
pemerintah pusat pada fungsi ekonomi dalam periode 2008-2013 terdiri atas: (1) subfungsi
perdagangan, pengembangan usaha, koperasi dan UKM (3,0 persen terhadap fungsi ekonomi);
(2) subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan (17,6 persen); (3) subfungsi
pengairan (6,1 persen); (4) subfungsi bahan bakar dan energi (7,6 persen); (5) subfungsi
pertambangan (1,8 persen); (6) subfungsi transportasi (53,1 persen); (7) subfungsi industri dan
konstruksi (2,4 persen); (8) subfungsi tenaga kerja (2,0 persen); (9) subfungsi telekomunikasi
(0,7 persen); (10) subfungsi Litbang ekonomi (2,0 persen); dan (11) subfungsi ekonomi lainnya
(3,8 persen). Perhatian Pemerintah kepada pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur
perhubungan maupun pertanian tercermin dari besarnya alokasi untuk subfungsi transportasi
dan subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan. Hal tersebut selaras dengan tujuan
Pemerintah untuk menyelesaikan bottleneck infrastruktur dan memperkuat ketahanan pangan.
Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol
pada fungsi ekonomi dijabarkan sebagai berikut. Dalam periode 2008–2013, realisasi anggaran
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-11