NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
(1) meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan perumahan, pendidikan dasar
keluarga prajurit, dan jaminan kesejahteraan akhir tugas; (2) meningkatnya jumlah dan kondisi
peralatan pertahanan kearah modernisasi alat utama sistem senjata dan kesiapan operasional;
(3) terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara sebagai salah satu komponen utama
bela negara; (4) meningkatnya keberhasilan Pemerintah dalam mengungkap, mencegah dan
menangkap pelaku dan jaringan terorisme; (5) meningkatnya peran dan pemberdayaan industri
pertahanan dalam negeri; (6) terumuskannya kebijakan pengembangan industri pertahanan
sesuai dengan kemajuan Iptek; (7) terbangunnya pos-pos perbatasan; (8) terwujudnya
penggunaan kekuatan pertahanan
integratif yang mampu menangkal
ancaman secara terintegrasi dan tepat
waktu; (9) menurunnya gangguan
keamanan dan pelanggaran hukum
di laut; serta (10) tercapainya jumlah
dan kondisi peralatan pertahanan ke
arah modernisasi alat utama sistem
senjata dan kesiapan operasional.
Perkembangan realisasi anggaran
fungsi pertahanan dalam periode tahun
2008–2013 disajikan dalam Grafik
4.3.
Anggaran Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Triliun Rp
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-
Sumber : Kementerian Keuangan
GRAFIK 4.3
BELANJA FUNGSI PERTAHANAN,
2008-2013
Pertahanan Negara Dukungan Pertahanan Litbang Pertahanan
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBN
Realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dipergunakan untuk membiayai
penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Realisasi
anggaran belanja fungsi ketertiban dan keamanan terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu:
(1) subfungsi kepolisian (56,9 persen terhadap fungsi ketertiban dan keamanan); (2) subfungsi
penanggulangan bencana (4,3 persen); (3) subfungsi pembinaan hukum (17,7 persen);
(4) subfungsi peradilan (13,0 persen); (5) subfungsi Litbang ketertiban dan keamanan (0,1
persen); dan (6) subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya (8,1 persen). Fungsi ketertiban
dan keamanan juga mengalami restrukturisasi dan pemindahan program dalam tahun 2008,
sebagaimana halnya pada fungsi pertahanan, yaitu program penerapan kepemerintahan yang
baik dipindahkan ke dalam fungsi pelayanan umum. Terkait dengan hal tersebut realisasi
anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 39,0 persen per tahun, yaitu dari Rp7,0 triliun dalam tahun
2008, menjadi sebesar Rp36,5 triliun dalam tahun 2013.
Selanjutnya, gambaran realisasi subfungsi yang menonjol dalam periode 2008–2013 diuraikan
sebagai berikut. Realisasi anggaran pada subfungsi kepolisian mengalami pertumbuhan ratarata
sebesar 51,2 persen per tahun, yaitu dari Rp2,9 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar
Rp22,8 triliun pada tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi kepolisian digunakan antara
lain untuk membiayai program pengembangan SDM kepolisian, program pengembangan
sarana dan prasarana kepolisian, program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban,
serta program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Sementara itu, realisasi anggaran pada subfungsi penanggulangan bencana dalam kurun waktu
2008–2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 29,5 persen per tahun, yaitu dari Rp369,2
4-10
Nota Keuangan dan RAPBN 2014