NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk
dan benih unggul dengan harga terjangkau bagi petani; (5) terlaksananya penyaluran subsidi
transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi;
(6) terlaksananya kewajiban Pemerintah atas pembayaran bunga utang; serta; (7) meningkatnya
kompetensi SDM PNS dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Anggaran Belanja Fungsi Pertahanan
Realisasi anggaran fungsi pertahanan digunakan untuk kegiatan dalam rangka membiayai
penyelenggaraan pertumbuhan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, sesuai dengan
salah satu sasaran pokok dari agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, yaitu
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, serta Bhineka Tunggal Ika, yang tercermin dari tertanganinya kegiatan-kegiatan untuk
memisahkan diri dari NKRI, serta meningkatnya daya cegah dan daya tangkal negara terhadap
ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan NKRI, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri. Anggaran fungsi pertahanan pada belanja pemerintah pusat digunakan oleh
Kementerian Pertahanan, yang meliputi unit Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan
Laut, dan TNI Angkatan Udara. Dalam periode 2008-2013, alokasi anggaran belanja pemerintah
pusat pada fungsi pertahanan antara lain dirinci dalam: (1) subfungsi pertahanan negara (77,2
persen terhadap fungsi pertahanan); (2) subfungsi dukungan pertahanan (22,0 persen); dan
(3) subfungsi Litbang pertahanan (0,7 persen).
Dalam tahun 2008 telah dilakukan restrukturisasi dan realokasi program, yaitu program
penerapan kepemerintahan yang baik, yang diperuntukkan bagi belanja pegawai, yang semula
merupakan bagian dari fungsi pertahanan dipindah menjadi bagian dari fungsi pelayanan umum.
Pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2008-2013 adalah
sebesar 54,9 persen per tahun, yaitu dari Rp9,2 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar
Rp81,8 triliun dalam tahun 2013. Selanjutnya, realisasi anggaran pada subfungsi pertahanan
negara dalam periode 2008–2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 59,3 persen per
tahun, yaitu dari sebesar Rp5,6 triliun dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp57,7 triliun dalam
tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara dalam kurun waktu tersebut
terutama ditujukan untuk membiayai program pengembangan pertahanan matra darat, program
pengembangan pertahanan matra laut, program pengembangan pertahanan matra udara, dan
program pengembangan pertahanan matra integratif. Sementara itu, realisasi anggaran pada
subfungsi dukungan pertahanan dalam periode 2008–2013 mengalami pertumbuhan rata-rata
sebesar 46,5 persen per tahun, yaitu dari Rp3,4 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar
Rp22,9 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi dukungan pertahanan
digunakan untuk membiayai program pengembangan industri pertahanan dan program
pengembangan sistem dan strategi pertahanan. Selanjutnya, realisasi anggaran pada subfungsi
Litbang pertahanan dalam periode 2008–2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
65,5 persen per tahun, yaitu dari Rp94,6 miliar dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp1,2
trilliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi Litbang pertahanan digunakan
untuk membiayai program pengembangan ketahanan nasional dan program penelitian dan
pengembangan pertahanan.
Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan realisasi
anggaran pada fungsi pertahanan dalam kurun waktu 2008–2013 tersebut, antara lain meliputi:
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-9