NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
yaitu mencapai rata-rata sebesar
65,1 persen dari total realisasi
belanja pemerintah pusat setiap
tahunnya. Sementara itu, sekitar
34,9 persen dari realisasi anggaran
belanja pemerintah pusat selama
periode tersebut digunakan untuk
menjalankan fungsi-fungsi lainnya.
Ilustrasi mengenai perkembangan
pelaksanaan anggaran belanja
pemerintah pusat menurut fungsi
disajikan dalam Grafik 4.1 dan
Tabel 4.1 serta diuraikan di dalam
penjelasan sebagai berikut.
Triliun Rupiah
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
693,4
GRAFIK 4.1
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, 2008 - 2013
628,8
697,4
883,7
1.010,6
1.154,4
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBN
Sumber: Kementerian Keuangan
PERLINDUNGAN SOSIAL
PENDIDIKAN
AGAMA
PARIWISATA DAN BUDAYA
KESEHATAN
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
LINGKUNGAN HIDUP
EKONOMI
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
PERTAHANAN
PELAYANAN UMUM
Anggaran Belanja Fungsi Pelayanan Umum
Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pelayanan umum, yang terutama
digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dialokasikan melalui K/L dan
non-K/L. Dalam periode 2008-2013, anggaran belanja fungsi pelayanan umum mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 6,1 persen per tahun, dari sebesar Rp534,6 triliun pada tahun
2008, menjadi sebesar Rp720,1 triliun pada tahun 2013. Pertumbuhan anggaran belanja fungsi
pelayanan umum dalam kurun waktu tersebut mencerminkan upaya Pemerintah untuk terus
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja pemerintah
pusat pada fungsi pelayanan umum terdiri atas beberapa subfungsi, yang dalam periode
2008-2013 rata-rata proporsinya terhadap fungsi pelayanan umum adalah sebagai berikut:
(1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri
sebesar 18,6 persen; (2) subfungsi pelayanan umum sebesar 1,2 persen; (3) subfungsi penelitian
dasar dan pengembangan Iptek sebesar 0,4 persen; (4) subfungsi pinjaman pemerintah sebesar
17,4 persen; (5) subfungsi pembangunan daerah sebesar 0,3 persen; (6) subfungsi Litbang
pelayanan umum sebesar 0,02 persen; dan (7) subfungsi pelayanan umum lainnya sebesar
62,2 persen. Dalam periode 2008-2013, anggaran belanja subfungsi pelayanan umum lainnya
mendominasi alokasi anggaran belanja fungsi pelayanan umum, hal tersebut terkait dengan
kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga komoditas tertentu melalui pengalokasian
berbagai jenis subsidi untuk masyarakat.
Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol
pada fungsi pelayanan umum, yaitu: (1) subfungsi pelayanan umum lainnya mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 5,1 persen per tahun, yaitu dari Rp353,2 triliun dalam tahun
2008, menjadi sebesar Rp453,8 triliun dalam tahun 2013, terutama digunakan untuk membiayai
belanja subsidi dan transfer lainnya; (2) subfungsi pinjaman pemerintah dalam kurun waktu yang
sama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3 persen per tahun, yaitu dari Rp87,5 triliun
dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp113,3 triliun dalam tahun 2013, antara lain digunakan
untuk pembayaran bunga utang; serta (3) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan
dan fiskal serta urusan luar negeri dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan
rata-rata sebesar 8,3 persen per tahun, yaitu Rp90,5 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar
Rp134,8 triliun dalam tahun 2013. Anggaran pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif,
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-7