NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
ini adalah dikeluarkannya berbagai peraturan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, antara lain: (1) penerbitan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
RKAKL untuk meningkatkan transparansi proses penyusunan belanja K/L dan harmonisasi
antara sistem penganggaran dan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta sinergi
antarlembaga pemerintah; (2) penerapan prinsip “let managers manage” dengan lebih
memberikan keleluasaan kepada K/L dalam proses penyusunan anggaran dan revisi anggaran.
Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tatacara revisi RKAKL. Untuk
menjaga akuntabilitas dan governance penyusunan APBN, maka aparat pengawas internal
pemerintah (APIP) akan secara aktif melakukan penelitian terhadap dokumen anggaran
di masing-masing K/L; (3) penguatan fungsi monitoring dan evaluasi, antara lain melalui
penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKAKL. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut
digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menyusun pagu anggaran tahun berikutnya;
dan (4) perbaikan pengaturan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain
dimungkinkannya persiapan dan proses tender/lelang lebih awal.
Selanjutnya, terkait dengan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, dalam kurun waktu
2008–2013, secara nominal mengalami peningkatan, yaitu Rp693,4 triliun pada tahun 2008,
menjadi Rp1.010,6 triliun pada tahun 2012, dan mencapai Rp1.196,8 triliun pada APBNP tahun
2013. Proporsinya terhadap belanja negara relatif konstan, yaitu dari 70,3 persen pada tahun
2008 menjadi 67,8 persen pada tahun 2012, dan mencapai 69,3 persen dalam APBNP tahun
2013. Perkembangan volume anggaran belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu tersebut
dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang secara signifikan
mempengaruhi antara lain adalah harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional
(Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan kondisi
perekonomian global. Sementara itu, faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan APBN
antara lain adalah kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan langkah-langkah kebijakan dan administrasi di bidang belanja pemerintah pusat
yang ditetapkan dalam APBN.
Selanjutnya, penjelasan yang lebih rinci mengenai perkembangan belanja pemerintah pusat
dalam tahun 2008–2013 menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja dapat diuraikan sebagai
berikut.
4.2.1 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah
Pusat Menurut Fungsi
Dalam pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur
bahwa anggaran belanja pemerintah pusat juga dikelompokkan menurut fungsi. Kemudian,
pengelompokan menurut fungsi yang meliputi 11 fungsi menggambarkan berbagai aspek
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
dan untuk pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Sebelas fungsi Pemerintah tersebut, adalah:
(1) fungsi pelayanan umum, (2) fungsi pertahanan, (3) fungsi ketertiban dan keamanan,
(4) fungsi ekonomi, (5) fungsi lingkungan hidup, (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum,
(7) fungsi kesehatan, (8) fungsi pariwisata dan budaya, (9) fungsi agama, (10) fungsi
pendidikan, dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam periode 2008–2013, sebagian besar
anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum,
4-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2014