NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
kemiskinan. Kebijakan tersebut antara lain meliputi: (1) peningkatan belanja infrastruktur untuk
mendukung upaya debottlenecking, domestic connectivity, ketahanan pangan, ketahanan energi,
dan kesejahteraan masyarakat; (2) peningkatan program perlindungan sosial, pemberdayaan
masyarakat, dan penanggulangan bencana; (3) pengendalian subsidi, khususnya subsidi energi
melalui kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif tenaga listrik;
(4) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change); serta
(5) pemberian dukungan kepada pelaksanaan proyek/kegiatan kerjasama Pemerintah-swasta
(public private partnership/PPP).
Langkah lainnya yang ditempuh Pemerintah adalah penerapan kebijakan yang terkait dengan
pelaksanaan anggaran, yakni kebijakan reward and punishment, yang merupakan upaya
Pemerintah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja pemerintah
pusat. Pada prinsipnya, dalam kebijakan reward and punishment, kementerian negara/
lembaga (K/L) yang berhasil melakukan optimalisasi penggunaan anggaran, atau dapat
mencapai sasaran/target dengan biaya yang lebih rendah pada tahun sebelumnya, akan diberi
tambahan pagu belanja pada tahun berikutnya (reward). Sementara itu, bagi K/L yang pada
tahun sebelumnya tidak bisa menyerap anggaran dan mencapai sasaran/target dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pada tahun berikutnya anggaran K/L yang
bersangkutan akan dikurangi (punishment).
Selain itu, Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja (quality of
spending) khususnya untuk memperbaiki efektivitas belanja pemerintah pusat. Hal tersebut
perlu dilakukan mengingat sebagian besar anggaran belanja pemerintah pusat merupakan
belanja yang bersifat wajib (mandatory spending), seperti belanja pegawai, belanja barang
operasional, pembayaran bunga utang, dan subsidi. Akibat dari besarnya belanja wajib tersebut,
maka ruang gerak yang tersedia bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal, dalam
bentuk stimulasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, baik untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, menciptakan lapangan kerja produktif maupun mengentaskan kemiskinan, menjadi
relatif terbatas. Rasio anggaran belanja wajib (mandatory) terhadap total belanja pemerintah
pusat dalam kurun waktu 2008-2013 secara rata-rata mencapai 69,4 persen, dan sisanya sebesar
30,6 persen merupakan belanja tidak wajib (discretionary).
Sementara itu, langkah administratif ditempuh dalam rangka optimalisasi anggaran dari sisi
pembelanjaannya, terutama melalui perbaikan sistem alokasi dan pelaksanaan anggaran agar
APBN memberikan daya dorong yang optimal bagi perekonomian. Langkah administratif yang
telah ditempuh Pemerintah adalah kebijakan pembaharuan (reformasi) di bidang fiskal terkait
dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan pelaksanaan pembaharuan
sistem penganggaran belanja negara, yaitu meliputi penerapan: (1) penganggaran terpadu
(unified budget); (2) penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); dan
(3) kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). Untuk
mewujudkan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara tersebut, Pemerintah telah
menetapkan beberapa tahap strategi, mulai dari strategi pengenalan, yang dilaksanakan dalam
kurun waktu 2005-2009; strategi pemantapan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2010-
2014; dan strategi penyempurnaan, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2015.
Langkah administratif lain adalah dilakukannya berbagai upaya untuk mempercepat proses
penyerapan anggaran, dengan melakukan berbagai langkah penyederhanaan prosedur dengan
tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Termasuk dalam upaya
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-5