NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Ketiga, pemeliharaan stabilitas sosial politik, melalui percepatan pembangunan minimum
essential force (MEF) didukung dengan pemberdayaan industri pertahanan; pemantapan
keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; serta penyelenggaraan Pemilu tahun
2014.
Dengan memperhatikan besarnya tantangan yang hadapi, kebijakan fiskal dalam tahun
2014 mendatang menggunakan tema “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif,
Berkualitas, dan Berkelanjutan melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif”.
Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan belanja pemerintah pusat yang akan ditempuh,
selain harus sejalan dengan pencapaian target-target dalam RKP 2014, juga harus seirama
dengan arah kebijakan fiskal, khususnya terkait dengan upaya untuk menuju belanja yang
produktif, efisien, dan berkualitas.
Dengan pertimbangan sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai sesuai dengan prioritas
RKP 2014, serta memperhatikan langkah-langkah kebijakan fiskal yang akan ditempuh dan
perkiraan situasi perekonomian dalam tahun 2014, maka volume belanja pemerintah pusat
dalam RAPBN tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp1.230,3 triliun (11,9 persen terhadap PDB).
Volume anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan belanja
pemerintah pusat, yang antara lain meliputi: (1) mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (2) mendukung pelaksanaan program-program
pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan,
di antaranya melalui peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI,
ketahanan energi dan ketahanan pangan; memperkuat sinergi empat klaster penanggulangan
kemiskinan dalam rangka mendukung MP3KI; (3) mendukung peningkatan pertahanan dan
keamanan; (4) penyusunan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta pengembangan
energi baru dan terbarukan; (5) melaksanakan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan
kemudahan akses pendidikan; (6) mendukung pelaksanaan SJSN; dan (7) mendukung
pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang lancar, demokratis, dan aman.
4.2 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat, 2008–2013
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan di
bidang belanja pemerintah pusat beserta penyediaan anggarannya dalam APBN. Kebijakan dan
alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tersebut diarahkan antara lain untuk menunjang
kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan
ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan (baik
secara absolut maupun persentase).
Berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah di bidang belanja pemerintah pusat dalam
kurun waktu 2008–2013 dapat dikelompokkan menjadi langkah kebijakan (policy measures)
dan langkah administratif (administrative measures). Langkah kebijakan, yaitu langkah
substantif yang ditempuh dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, antara lain
berupa langkah-langkah untuk mempertajam alokasi anggaran pada berbagai kegiatan prioritas
yang diharapkan memberikan multiplier effect yang lebih besar dan lebih berkesinambungan
dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan pekerjaan, dan pengurangan angka
4-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2014