NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
pembangunan nasional, yang merupakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yaitu:
(1) pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) perbaikan tata kelola
pemerintahan; (3) penegakan pilar demokrasi; (4) penegakan hukum dan pemberantasan
korupsi; serta (5) pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Kelima agenda tersebut, secara berkesinambungan dilaksanakan untuk menghadapi berbagai
tantangan pembangunan nasional, baik tahunan maupun jangka menengah. Untuk tahun 2014,
tantangan potensial yang akan dihadapi terutama terkait dengan kondisi politik, ekonomi, sosial,
dan keamanan nasional mengingat tahun 2014 merupakan tahun yang akan dilaksanakannya
pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Ketegangan
politik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Semenanjung Korea, perubahan iklim dan potensi
bencana alam di tingkat global, serta harga energi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas
keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap
perekonomian nasional.
Peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi tantangan utama di tengah kemajuan
pembangunan ekonomi global dan domestik. Untuk itu, percepatan dan perluasan upaya
pengurangan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan dilakukan
dengan tetap memperhatikan aspek kesenjangan kesejahteraan, baik antarkelompok masyarakat
maupun antardaerah.
Berdasarkan tantangan dan masalah yang dihadapi, serta memerhatikan capaian kinerja dan
potensi yang dimiliki, serta sasaran-sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka tema
pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2014, sebagaimana disepakati Pemerintah bersamasama
dengan DPR RI dalam forum pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2014 adalah:
“Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan yang Berkeadilan”.
Sejalan dengan tema tersebut dan sebagai rangkaian dari pelaksanaan RPJMN 2010-2014,
maka dalam RKP 2014 ditetapkan kelanjutan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional,
yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tatakelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan
kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha;
(8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal,
terdepan, terluar, dan pasca-konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Sementara itu, tiga prioritas lainnya mencakup: (1) prioritas bidang politik, hukum, dan
keamanan; (2) prioritas bidang perekonomian; dan (3) prioritas bidang kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan tema RKP 2014 serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki,
fokus dari kegiatan 11 prioritas nasional dan tiga prioritas bidang lainnya akan lebih ditekankan
pada penanganan tiga isu strategis. Ketiga isu strategis tersebut di bawah ini.
Pertama, pemantapan perekonomian nasional, antara lain melalui pencapaian surplus beras
10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula; konektivitas yang menjamin
tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri; penguatan kelembagaan hubungan
industrial; diversifikasi pemanfaatan energi (konversi energi/gas); peningkatan kemampuan
Iptek dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan ekonomi nasional; serta percepatan
pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Kedua, peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui penyiapan pelaksanaan sistem jaminan sosial
nasional (SJSN) bidang kesehatan; penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; perluasan PKH; pengembangan penghidupan
penduduk miskin dan rentan (transformasi program pemberdayaan masyarakat); serta kesiapan
infrastruktur dan kelembagaan penanganan bencana-mitigasi bencana.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-3