NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
terlalu ekspansif (overheating), kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dapat
dijadikan alat kebijakan yang efektif dalam mendinginkan roda kegiatan perekonomian menuju
kondisi yang lebih kondusif.
Peranan terkait fungsi stabilisasi, yang mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi
alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi dilakukan
dengan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengalokasian stimulus fiskal bagi perekonomian,
seperti peningkatan anggaran secara signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Selanjutnya, peranan terkait fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan untuk pemberdayaan
berbagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, kurang beruntung atau
berkemampuan ekonomi terbatas. Peranan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk
pembayaran transfer antara lain berupa bantuan langsung seperti program keluarga harapan
(PKH), alokasi anggaran bagi program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung
upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha.
Implementasi dari langkah tersebut antara lain adalah program nasional pemberdayaan
masyarakat (PNPM), maupun berbagai program perluasan kesempatan memperoleh pelayanan
dasar di bidang pendidikan dan kesehatan seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan
program jaminan kesehatan untuk masyarakat. Termasuk dalam fungsi ini, penyediaan berbagai
jenis subsidi, baik subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (price subsidies), maupun
subsidi langsung ke objek sasaran (targeted subsidies).
Dalam prakteknya, pelaksanaan tiga fungsi tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tetapi
bersifat sinergi dan didasarkan prioritas. Pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi Pemerintah tersebut
secara sinergi, selain memainkan peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kinerja
ekonomi makro; juga dapat mendukung tercapainya perbaikan dan penguatan fundamental
perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengendalikan
inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga, menciptakan dan memperluas
lapangan kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran, serta memperbaiki distribusi
pendapatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pelaksanaan ketiga fungsi
ekonomi Pemerintah tersebut secara optimal juga dapat meningkatkan efisiensi dari anggaran
Pemerintah, peningkatan daya saing ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan kualitasnya.
Dalam prakteknya untuk tahun 2014, penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran belanja
negara mengacu pada prioritas, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2014, yang merupakan penjabaran terakhir dari pelaksanaan RPJMN
tahun 2010–2014. Untuk itu, desain dari kebijakan dan alokasi belanja negara tahun 2014 juga
diarahkan pada pencapaian prioritas utama dan strategi RPJMN 2010–2014 yang ditujukan
untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan
pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan
ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta penguatan daya saing perekonomian. Prioritas
utama dan strategi yang sejalan dengan fungsi-fungsi pemerintah tersebut akan dicapai
melalui penguatan pelaksanaan empat pilar strategi yang meliputi: pembangunan yang
berpihak pada pertumbuhan (pro-growth), berpihak pada lapangan pekerjaan (pro-job),
berpihak pada pengurangan kemiskinan (pro-poor), serta berpihak pada pengelolaan yang
ramah lingkungan (pro-environment). Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan
bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, prioritas utama
dan strategi RPJMN 2010-2014 juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan lima agenda
4-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2014