NK- RAPBN 2014

Pendapatan Negara Bab 3
sosialisasi tarif kepengurusan tanah di media cetak; dan (e) meningkatkan pelayanan dan
pelaksanaan pendaftaran serta sertifikasi tanah secara menyeluruh. Selain itu, akan ditempuh
upaya untuk: (a) memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah; (b) menyelesaikan persoalan
pertanahan di daerah korban bencana alam dan daerah konflik; (c) membangun sistem informasi
dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) dan sistem pengaman dokumen pertanahan
di seluruh Indonesia; (d) melakukan sosialisasi sertifikasi tanah; dan (e) meningkatkan jumlah
tenaga juru ukur melalui program diploma satu (D-1) pengukuran dan pemetaan.
Upaya lain yang tidak kalah
pentingnya adalah (a) pelayanan
pertanahan dengan standar
pelayanan dan pengaturan
pertanahan (SPPP) yang
transparan (persyaratan, waktu,
dan biaya); (b) menindaklanjuti
semua temuan BPK dan action
plan (survei KPK); (c) memberikan
punishment dan reward kepada
kepala kantor pertanahan;
(d) melakukan reformasi
birokrasi di BPN RI;
(e) merevisi PP No. 13 Tahun
triliun Rp
2,0
1,6
1,2
0,8
0,4
0,0
1,7 1,7
2013
APBNP
Sumber : Kementerian Keuangan
GRAFIK 3.31
PNBP BPN, 2013−2014
2014
RAPBN
2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN RI; dan
(f) melakukan mekanisme pengelolaan PNBP secara terpusat. Selanjutnya, untuk lebih
menjamin transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah akan mengumumkan semua
program pelayanan di bidang pertanahan yang dilaksanakan beserta tarifnya kepada
seluruh masyarakat. Di samping itu, Pemerintah juga akan menegaskan kepada seluruh
jajarannya di tingkat propinsi/kabupaten/kota bahwa tidak ada biaya balik nama sebesar
1/mil dari NJOP. Perbandingan PNBP BPN tahun 2013 dan 2014 disajikan dalam Grafik 3.31.
PNBP Kemenhub tahun 2014 direncanakan mencapai sebesar Rp2,4 triliun, termasuk PNBP
yang berasal dari sewa penggunaan prasarana perkeretaapian (TAC/track access charge)
sebesar Rp1,5 triliun. Untuk mencapai target tersebut beberapa upaya akan dilakukan,
di antaranya (a) memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi darat;
(b) meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh
dan memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antarmoda dan kesinambungan
transportasi darat yang terputus di dalam pulau (sungai dan danau) dan antarpulau;
(c) mendorong peran serta Pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan; dan
(d) menindaklanjuti harmonisasi dan standarisasi peraturan perundang-undangan di
bidang transportasi jalan sesuai kesepakatan regional dan internasional (AFTA 2003 dan
APEC 2010). Sejalan dengan itu, juga akan ditempuh upaya (a) penyiapan pelaksanaan
harmonisasi dan standarisasi nasional, regional, dan internasional di bidang lalu lintas
dan angkutan jalan; (b) melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai standar
Euro-2 untuk mobil penumpang berkategori bahan bakar bensin dan sepeda motor;
(c) mengembangkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kenavigasian; dan
(d) memberikan kepastian usaha di bidang angkutan laut dalam rangka pembinaan dan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-39