NK- RAPBN 2014

Bab 3
Pendapatan Negara
keselamatan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas;
triliun Rp
(d) menginventarisasi dan
5,0
melaporkan pemungutan PNBP
yang belum diatur dalam PP Nomor
4,0
50 Tahun 2010 tentang Tarif atas 3,0
Jenis PNBP yang Berlaku pada Polri;
2,0
(e) menyusun atau merevisi dasar
1,0
hukum jenis dan tarif atas jenis
PNBP sebagai dasar pemungutan 0,0
2013
PNBP; dan (f) melaksanakan
APBNP
pengawasan dan evaluasi
dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas. Perbandingan PNBP
Polri tahun 2013 dan 2014 disajikan dalam Grafik 3.29.
PNBP Kemenkumham dalam tahun
2014 direncanakan mencapai
sebesar Rp2,6 triliun. Upayaupaya
yang akan dilakukan untuk
mencapai target, antara lain
(a) menerapkan elektronik kartu
izin tinggal terbatas (e-KITAS) dan
elektronik kartu izin tinggal tetap
(e-KITAP); (b) mengembangkan
sistem informasi manajemen
keimigrasian (SIMKIM)
secara berkelanjutan;
(c) menyempurnakan PP Nomor 38
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif
PNBP pada Departemen Hukum
dan HAM; (d) mempercepat
penyelesaian penerbitan paspor
Sumber : Kementerian Keuangan
triliun Rp
2,8
2,4
2,0
1,6
1,2
0,8
0,4
0,0
GRAFIK 3.30
PNBP KEMENKUMHAM, 2013−2014
2,6 2,6
2013
APBNP
Sumber : Kementerian Keuangan
GRAFIK 3.29
PNBP POLRI, 2013−2014
4,8 4,8
2014
RAPBN
2014
RAPBN
dari empat hari menjadi tiga hari; dan (e) membentuk desk pelayanan jasa hukum (fidusia) untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan sistem administrasi
badan hukum (SABH). Perbandingan PNBP Kemenkumham tahun 2013 dan 2014 disajikan
dalam Grafik 3.30.
Selanjutnya pada tahun 2014, PNBP BPN direncanakan sebesar Rp1,7 triliun. Untuk mencapai
target tersebut, akan dilakukan upaya antara lain (a) optimalisasi target dan realisasi pendapatan
umum dengan peningkatan ketertiban data aset, khususnya untuk kepentingan penghapusan
aset; (b) optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pertanahan dengan lebih proaktif melalui
peningkatan layanan Kantor Pertanahan Berjalan “LARASITA”, penyebarluasan informasi dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan; (c) optimalisasi pendapatan-pendapatan
umum lainnya; (d) membangun kepercayaan masyarakat pada BPN (trust building) melalui
3-38
Nota Keuangan dan RAPBN 2014