NK- RAPBN 2014

Bab 3
Pendapatan Negara
sebagai pendamping; serta (c) penerapan pengenaan sanksi administratif berupa denda dari
izin penyelenggaraan yang telah diterbitkan.
Selanjutnya, juga ditempuh upayaupaya
(a) penguatan kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia
dalam rangka pengelolaan PNBP;
(b) melakukan pembayaran biaya
izin penyelenggaraan penyiaran
dan biaya hak penggunaan
frekuensi secara host-to-host;
(c) pembangunan, pengembangan,
dan perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan dan
pelatihan; dan (d) peningkatan
promosi dan publikasi pendidikan
dan pelatihan, baik di media
cetak maupun media elektronik. Upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah
(a) pelaksanaan sosialisasi secara intensif ke setiap kementerian negara/lembaga dan
pemerintah daerah berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNBP
khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan pranata humas, dimana Kementerian
Komunikasi dan Informatika merupakan instansi pembina jabatan fungsional pranata humas;
(b) penyempurnaan/revisi PP Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Depkominfo, agar sesuai dengan kondisi yang ada;
dan (c) peningkatan pengawasan penggunaan teknologi yang digunakan oleh operator dengan
pemasangan alat kontrol khusus untuk lebih menjamin pendapatan negara. Perbandingan
PNBP Kemenkominfo tahun 2013 dan 2014 disajikan dalam Grafik 3.26.
PNBP dari Kemendikbud tahun
2014 direncanakan mencapai
sebesar Rp2,1 triliun. Target tersebut
akan dicapai melalui upaya-upaya
(a) melaksanakan sistem anggaran
yang bersifat transparan dan
akuntabel serta berbasis pada
aktivitas (activity based budgeting);
(b) mengoptimalkan aset yang
dimiliki dalam rangka meningkatkan
nilai tambah lembaga sesuai visi,
misi, dan tujuan pendidikan tinggi;
(c) perguruan tinggi negeri
tidak menaikkan tarif uang
triliun Rp
12
10
8
6
4
2
kuliah (SPP); dan (d) menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1
reguler mulai tahun akademik 2013/2014. Upaya lainnya adalah (a) menetapkan dan
melaksanakan tarif uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program S1 reguler
mulai tahun akademik 2013/2014; (b) menyediakan bantuan operasional perguruan
10,4
0
2013
APBNP
Sumber : Kementerian Keuangan
triliun Rp
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
GRAFIK 3.26
PNBP KEMENKOMINFO, 2013−2014
2,0
2013
APBNP
Sumber : Kementerian Keuangan
GRAFIK 3.27
PNBP KEMENDIKBUD, 2013−2014
9,8
2014
RAPBN
2,1
2014
RAPBN
3-36
Nota Keuangan dan RAPBN 2014