NK- RAPBN 2014

Pendapatan Negara Bab 3
tahun 2014 akan diupayakan melalui (a) inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan reviu besaran
tarif PNBP yang berlaku pada K/L; (b) penyempurnaan beberapa peraturan terkait jenis dan tarif
PNBP K/L; (c) pelaksanaan sosialisasi ketentuan PNBP kepada K/L dalam rangka peningkatan
kepatuhan penagihan, pemungutan, dan penyetoran PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(d) penyempurnaan mekanisme pengelolaan PNBP agar makin akuntabel terhadap pelaksanaan
pemungutan dan penyetoran PNBP ke kas negara; dan (e) pelaksanaan monitoring dan
pengawasan atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI terkait pengelolaan PNBP
pada K/L. Perbandingan target PNBP lainnya tahun 2013—2014 disajikan pada Grafik 3.25.
Sebagian besar PNBP lainnya merupakan kontribusi dari PNBP K/L. Sebagaimana tahuntahun
sebelumnya, terdapat tujuh K/L yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP,
yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional,
Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perhubungan. Secara lebih rinci target PNBP
dari 7 (tujuh) K/L terbesar tahun 2013—2014 disajikan pada Tabel 3.10.
PNBP Kemenkominfo tahun 2014
direncanakan mencapai sebesar
Rp9,8 triliun. Untuk mencapai
target tersebut, dilakukan upayaupaya
antara lain (a) penyiapan
regulasi baru untuk mempercepat
pembukaan peluang baru di
bidang pemanfaatan frekuensi
sehingga mendorong tumbuhnya
industri dan kompetisi yang sehat
sekaligus dapat menciptakan
potensi pendapatan negara
baru; (b) pengkajian secara
komprehensif mengenai formula
dan besaran variabel baru dalam
pengenaan biaya hak penggunaan
(BHP) pada alokasi pita frekuensi
No.
1 Kementerian Komunikasi dan Informatika 10,4 9,8
2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2,0 2,1
3 Kementerian Kesehatan 0,3 0,4
4 Kepolisian Negara Republik Indonesia 4,8 4,8
5 Badan Pertanahan Nasional 1,7 1,7
6 Kementerian Hukum dan HAM 2,6 2,6
7 Kementerian Perhubungan 0,8 2,4
*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan
Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL 3.10
PNBP 7 K/L BESAR, 2013–2014 *)
(triliun rupiah)
Kementerian Negara/Lembaga
Jumlah
APBNP
2013
RAPBN
2014
22,6 23,7
tertentu; dan (c) pembenahan dan updating sistem database, baik mengenai pengguna frekuensi
maupun penyederhanaan perizinan melalui e-sertifikasi.
Upaya lainnya adalah (a) peningkatan intensifikasi penagihan PNBP kepada para
pengguna spektrum frekuensi dan vendor alat/perangkat telekomunikasi secara optimal;
(b) pembaharuan sarana dalam rangka otomasi/modernisasi proses perizinan sehingga
mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik; dan (c) penggalian potensi
penerimaan BHP yang lain dengan merencanakan pelaksanaan lelang terhadap broadband
wireless access (BWA). Sejalan dengan itu, juga ditempuh upaya (a) pelaksanaan sosialisasi
dan penegakan hukum secara intensif kepada pengguna spektrum frekuensi dan dengan vendor
alat/perangkat telekomunikasi, serta kepada penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran;
(b) peningkatan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pembayaran PNBP terhadap
para wajib bayar dengan melibatkan Auditor/Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-35