NK- RAPBN 2014

Bab 3
Pendapatan Negara
Sementara itu, target pendapatan SDA nonmigas dalam tahun 2014 sebesar Rp26,7 triliun
tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp3,6 triliun atau 15,7 persen bila dibandingkan
dengan target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Tingginya pendapatan SDA nonmigas
dalam tahun tersebut masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pertambangan
mineral dan batu bara. Grafik 3.23 memperlihatkan perbandingan pendapatan SDA nonmigas
tahun 2013 dan 2014 beserta komponen pendapatannya.
Pendapatan pertambangan mineral dan
batu bara (nomenklatur sebelumnya:
pertambangan umum) dalam RAPBN
2014 ditargetkan sebesar Rp21,3 triliun,
meningkat sebesar Rp3,2 triliun atau
17,6 persen bila dibandingkan dengan
targetnya dalam APBNP tahun 2013.
Peningkatan tersebut terutama didorong
oleh meningkatnya pendapatan royalti
sebesar Rp3,1 triliun atau 18,1 persen.
Sementara itu, pendapatan iuran tetap
dalam tahun 2014 ditargetkan sebesar
Rp0,8 triliun, sedikit lebih tinggi dari
targetnya dalam APBNP 2013. Untuk
mendukung pencapaian pendapatan
pertambangan mineral dan batu bara
tersebut, dalam tahun 2014 sasaran
produksi pertambangan mineral dan
triliun Rp
30
25
20
15
10
0
Panas Bumi
23,1
batu bara adalah tercapainya target produksi (a) batubara sebesar 360 juta ton;
(b) timah sebesar 95 ribu ton; (c) feronikel sebesar 20 ribu metrik ton; (d) tembaga sebesar 739,8
ton; (e) emas sebesar 73,9 ton; (f) perak sebesar 215,2 ton; dan (g) bijih besi sebesar 1 juta ton.
Untuk mengoptimalkan pendapatan pertambangan mineral dan batu bara, Pemerintah
akan melakukan beberapa langkah kebijakan. Langkah-langkah tersebut antara lain
(a) menjamin keamanan pasokan energi melalui upaya eksplorasi dan optimasi produksi
energi nasional guna mengimbangi permintaan energi di dalam negeri; (b) memastikan bahwa
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan
Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dilaksanakan oleh
seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan kontrak karya (KK); (c) mendayagunakan
barang dan jasa dalam negeri dalam kegiatan usaha pertambangan; dan (d) mendorong investasi
di dalam negeri dalam rangka menjaga pasokan energi nasional.
Kebijakan selanjutnya adalah (a) menyusun peraturan dalam rangka meningkatkan nilai tambah
komoditas mineral dan batubara, usaha jasa pertambangan, dan mendukung peningkatan
rasio elektrifikasi melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt
tahap I dan II; dan (b) Meningkatkan potensi sumber daya manusia nasional terhadap
industri pertambangan. Selain itu, juga akan ditempuh kebijakan (a) Meningkatkan kerja
sama dengan instansi terkait (pemda, BPKP, BPK, Kemendag, Kemenkeu, dan KPK); dan
(b) melakukan penyempurnaan tarif royalti pertambangan. Pemerintah juga akan berupaya
5
GRAFIK 3.23
PERKEMBANGAN PNBP SDA NONMIGAS,
2013─2014
Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Kehutanan
Perikanan
2013
APBNP
Sumber : Kementerian Keuangan
19,0
2014
RAPBN
3-32
Nota Keuangan dan RAPBN 2014