NK- RAPBN 2014

Bab 3
Pendapatan Negara
3.4.1.1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2014 diperkirakan mencapai Rp1.310,2 triliun, atau
mengalami peningkatan sebesar Rp161,9 triliun atau 14,1 persen bila dibandingkan dengan
targetnya dalam APBNP 2013. Peningkatan penerimaan perpajakan tersebut terutama
dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu (a) lebih tingginya perkiraan asumsi
pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2014, yang diperkirakan akan dapat mendorong
meningkatnya kegiatan transaksi bisnis dan pendapatan masyarakat yang bermuara pada
meningkatnya pendapatan pajak nonmigas; (b) masih tingginya harga minyak mentah di pasar
internasional yang mendorong meningkatnya pendapatan pajak migas; dan (c) dilaksanakannya
berbagai kebijakan perpajakan dan upaya tambahan (extra effort) yang ditujukan untuk
optimalisasi penerimaan perpajakan.
Terkait upaya mencapai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2014, Pemerintah
akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, yaitu pertama, penyempurnaan
peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan
wajar, khususnya untuk bidang usaha pertambangan, panas bumi, bidang usaha berbasis
syariah, dan jasa keuangan. Kedua, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, antara lain melalui (a) penyempurnaan dan perluasan
pengguna e-filling untuk pajak dan sistem elektronik persediaan (e-inventory) untuk
kepabeanan; (b) penyempurnaan sistem administrasi PPN untuk perluasan basis perpajakan
dan menutup praktik penyimpangan. Ketiga, perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif,
antara lain melalui (a) ekstensifikasi WP orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah
melalui peningkatan pengawasan yang lebih efektif; (b) optimalisasi pemanfaatan data
hasil sensus pajak nasional; (c) optimalisasi pemanfaatan kewajiban penyampaian data dan
informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari institusi Pemerintah, lembaga, asosiasi,
dan pihak lain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan; (d) ekstensifikasi barang
kena cukai; dan (e) penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Keempat, penyempurnaan
kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi, antara lain melalui
(a) evaluasi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang menjadi prioritas pembangunan
skala nasional yang mendapatkan fasilitas PPh dalam rangka penanaman modal;
(b) penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung pengembangan industri
intermediate; (c) penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung kegiatan penelitian
dan pengembangan; dan (d) penyusunan kebijakan fiskal untuk mendukung penghiliran
pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang tambang
mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan. Kelima,
penguatan penegakan hukum bagi penyelundup pajak (tax evation), antara lain melalui
(a) pemeriksaan pajak yang fokus pada sektor yang tax gap-nya tinggi; dan (b) joint audit antara
DJP dan DJBC serta instansi Pemerintah terkait lainnya.
Dari lima pokok kebijakan perpajakan tersebut, untuk saat ini Pemerintah akan lebih
memprioritaskan kebijakan untuk perluasan basis pajak, mengingat masih besarnya potensi
pajak yang ada dalam perekonomian, seperti sektor usaha informal. Namun, usaha untuk
memperluas basis pajak memerlukan dukungan dari sisi legal atau peraturan perundangundangan,
teknologi informasi, dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat.
3-28
Nota Keuangan dan RAPBN 2014