NK- RAPBN 2014

Bab 3
Pendapatan Negara
dalam rangka impor (PDRI). Penurunan pendapatan bea masuk dan PDRI tersebut disebabkan
adanya pemberian konsesi tarif bea masuk nol persen terhadap impor bahan baku. Namun,
dalam jangka panjang kebijakan kerjasama perdagangan tersebut memberikan peluang bagi
Indonesia dalam mengakses pasar dan meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa yang
berasal dari produk-produk Indonesia. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, Pemerintah telah
meratifikasi perjanjian perdagangan internasional terutama di bidang perdagangan barang dan
jasa (trade in goods (TIG) dan trade in services (TIS)), di antaranya melalui ASEAN Trade in
Goods Agreement (ATIGA) for AFTA, ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Korea
Free Trade Area (AKFTA), dan ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) dan Indonesia-Japan
Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Sementara itu, upaya penggalian sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan bea keluar
dalam tahun mendatang masih dihadapkan pada tantangan fluktuasi harga CPO internasional
dan penetapan tarif bea keluar sesuai dengan jenjang penghiliran produk kelapa sawit, CPO,
dan turunannya. Kebijakan penghiliran tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah dan
daya saing industri hilir kelapa sawit di dalam negeri, sehingga devisa ekspor dalam bentuk
produk hilir/olahan akan makin meningkat. Namun, pergeseran volume ekspor dari CPO ke
produk hilir CPO dan turunannya akan berdampak terhadap pengenaan tarif bea keluar yang
lebih rendah sehingga berdampak pada penurunan potensi pendapatan bea keluar.
Di sisi lain, tantangan untuk optimalisasi PNBP dalam tahun 2014 berkaitan dengan peningkatan
pembinaan dan pengawasan PNBP SDA nonmigas sebagai upaya Pemerintah untuk lebih
mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut. Sementara itu, upaya pencapaian target
PNBP SDA migas masih dihadapkan pada tantangan pencapaian target lifting migas dan
perkembangan ICP yang terus berfluktuasi, seiring dengan perkembangan harga minyak
internasional. Tantangan selanjutnya adalah pencapaian target pendapatan bagian laba BUMN
tanpa mengganggu kebutuhan belanja modal BUMN. Di samping itu, Pemerintah juga masih
dihadapkan pada belum optimalnya mekanisme penagihan, penyetoran, dan pengelolaan
PNBP K/L dan pendapatan BLU. Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah akan melaksanakan
perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, serta menyempurnakan mekanisme
pengelolaan PNBP, terutama untuk PNBP yang diterima oleh K/L.
3.4 Sasaran Pendapatan Negara Tahun 2014
Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional dan menjawab tantangan pokok
perekonomian dalam tahun 2014, Pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal yang sehat
dan efektif dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan
berkelanjutan. Dalam tahun 2014, Pemerintah akan melakukan kebijakan pengendalian defisit
(maksimal 1,5 persen terhadap PDB) dan pengendalian primary balance melalui optimalisasi
pendapatan negara dan perbaikan kualitas belanja (quality spending). Selain itu, juga akan
dilakukan pengendalian rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang
bersumber dari pinjaman, kebijakan net negative flow, dan pemanfaatan pinjaman untuk
kegiatan produktif.
Untuk mendukung kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara dalam tahun 2014 ditargetkan
mencapai Rp1.662,5 triliun, terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.661,1 triliun, dan
3-26
Nota Keuangan dan RAPBN 2014