17.01.2015 Views

NK- RAPBN 2014

NK- RAPBN 2014

NK- RAPBN 2014

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bab 3<br />

Pendapatan Negara<br />

(3) investasi terkait sarana dan prasarana pelayanan publik; (4) memberikan kepastian usaha<br />

di bidang angkutan laut untuk membina dan memberdayakan ekonomi kepulauan Indonesia,<br />

melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna menjamin kontinuitas arus barang;<br />

(5) menciptakan iklim usaha yang sehat untuk melindungi kelangsungan hidup dan<br />

pengembangan usaha pelayaran termasuk pembinaan usaha-usaha tradisional dan golongan<br />

ekonomi lemah; (6) intensifikasi PNBP dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib<br />

bayar; (7) meninjau kembali tarif pelayanan jasa dalam PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang<br />

Jenis dan Tarif atas PNBP Departemen Perhubungan; dan (8) ekstensifikasi PNBP dengan<br />

cara mengoptimalkan aset/barang milik negara (BMN) dan meningkatkan kualitas sarana<br />

dan prasarana. Perkembangan PNBP Kementerian Perhubungan disajikan pada Grafik 3.19.<br />

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)<br />

Salah satu tujuan didirikannya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat<br />

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<br />

Pendapatan BLU sangat dipengaruhi oleh volume kegiatan pelayanan, tarif atas kegiatan<br />

pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kualitas pelayanan yang<br />

diberikan, serta administrasi pengelolaan BLU.<br />

Pendapatan BLU dalam periode<br />

2008− 2012 terus mengalami<br />

peningkatan dengan pertumbuhan<br />

rata-rata sebesar 55,3 persen per<br />

tahun. Kebijakan yang dilaksanakan<br />

dalam periode tersebut, difokuskan<br />

untuk (1) mendorong peningkatan<br />

pelayanan publik instansi Pemerintah;<br />

(2) meningkatkan pengelolaan keuangan<br />

BLU yang efisien dan efektif; dan<br />

(3) meningkatkan transparansi dan<br />

akuntabilitas pengelolaan keuangan<br />

instansi Pemerintah. Pengelolaan<br />

keuangan dengan mekanisme BLU<br />

mulai diberlakukan pada tahun 2007<br />

oleh 9 K/L yang bergerak di bidang<br />

Rp triliun<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

3,7<br />

GRAFIK 3.20<br />

PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2008−2013<br />

layanan barang/jasa dan pembiayaan, dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang<br />

dilaksanakan oleh 19 K/L yang bergerak di bidang kesehatan, pembiayaan, telekomunikasi,<br />

pendidikan, teknologi, pengelolaan kawasan, dan lain-lain.<br />

Target pendapatan BLU dalam APBNP tahun 2013 adalah sebesar Rp23,5 triliun. Untuk<br />

mendukung pencapaian target tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan<br />

publik melalui peningkatan kualitas SDM, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan<br />

keuangan BLU, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan<br />

instansi Pemerintah. Perkembangan pendapatan BLU disajikan pada Grafik 3.20.<br />

8,4<br />

10,6<br />

0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 APBNP<br />

2013<br />

Sumber: Kementerian Keuangan<br />

20,1<br />

21,7<br />

23,5<br />

3-24<br />

Nota Keuangan dan <strong>RAPBN</strong> <strong>2014</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!