NK- RAPBN 2014

Bab 3
Pendapatan Negara
Selama 2008—2012, PNBP Polri mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19,9 persen per tahun.
Sementara itu, target PNBP Polri dalam APBNP 2013 adalah sebesar Rp4,8 triliun. Sumber PNBP
Polri terutama berasal dari pendapatan jasa kepolisian, yang meliputi antara lain pendapatan
surat izin mengemudi (SIM), pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pendapatan
buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan pendapatan tanda nomor kendaraan
bermotor (TNKB). Untuk mencapai target tersebut, akan dilakukan upaya-upaya, antara lain
(1) memperkuat polres sebagai unit pelayanan terdepan polantas yang meliputi pelayanan
sistem administrasi manunggal satu atap (samsat), satuan penyelenggara administrasi SIM
(satpas), pelayanan BPKB dan pelayanan kecelakaan, serta mendekatkan akses pelayanan kepada
masyarakat; (2) meningkatkan kemampuan SDM Polri melalui pendidikan dan pelatihan teknis
dan fungsional lalu lintas; (3) membangun jaringan online samsat di seluruh polda dalam rangka
on line system national traffic management center (NTMC); (4) menyiapkan pembangunan
traffic management centre (TMC) di wilayah yang terintegrasi dari tingkat Mabes Polri sampai
dengan tingkat polres dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas (kamseltibcar);
(5) menyelenggarakan kegiatan open
government information (OGI) dalam
rangka keterbukaan informasi terhadap
pelayanan publik di bidang SIM, BPKB,
STNK, dan TNKB (SBST), antara lain
dengan mengikuti kompetisi pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh Unit
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP4);
(6) mencukupi kebutuhan blangko/
formulir dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan di bidang fungsi lalu lintas dan
fungsi intelijen keamanan (intelkam),
serta mencukupi biaya listrik, telepon
Rp triliun
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
GRAFIK 3.16
PERKEMBANGAN PNBP POLRI, 2008−2013
1,7 1,8
satpas, dan honor petugas pelaksana kegiatan PNBP; serta (7) memperluas pelayanan surat
keterangan catatan kepolisian (SKCK) sampai dengan tingkat polsek (kecamatan) sebagai
ujung tombak pelayanan Polri kepada masyarakat. Perkembangan PNBP Polri disajikan pada
Grafik 3.16.
Selama periode 2008—2012, PNBP Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan
rata-rata sebesar 18,5 persen per tahun, dengan faktor utama yang memengaruhi adalah
peningkatan penerimaan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum. Dalam APBNP
tahun 2013, PNBP Kementerian Hukum dan HAM ditargetkan mencapai sebesar
Rp2,6 triliun. Sumber PNBP Kementerian Hukum dan HAM terutama berasal dari
pendapatan keimigrasian yaitu pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor. Untuk
mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya, antara lain
(1) mengembangkan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) secara berkelanjutan;
(2) melakukan sosialisasi tentang hak atas kekayaan intelektual; (3) pelaksanaan e-paspor,
elektronik kartu izin tinggal terbatas (e-KITAS) dan elektronik kartu izin tinggal tetap (e-KITAP);
(4) membentuk desk pelayanan jasa hukum (fidusia) untuk mendekatkan pelayanan
2,6
3,4 3,6
0,0
2008 2009 2010 2011 2012 APBNP
Sumber: Kepolisian RI
2013
4,8
3-22
Nota Keuangan dan RAPBN 2014