NK- RAPBN 2014

Bab 3
Pendapatan Negara
penerimaan dari iuran tetap yang berasal dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP)
panas bumi. Kegiatan usaha panas bumi diutamakan untuk mendukung program Pemerintah
dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan diharapkan dalam masa mendatang
akan memberikan kontribusi yang lebih besar mengingat Indonesia memiliki potensi sumber
daya panas bumi yang besar. Pendapatan panas bumi selama 2008—2012 memperlihatkan
perkembangan yang berfluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata negatif 5,9 persen per tahun.
Dalam APBNP 2013, pendapatan panas bumi ditargetkan mencapai Rp0,5 triliun, turun 30,1
persen jika dibandingkan dengan realisasi 2012. Tingginya realisasi PNBP panas bumi dalam
tahun 2012 disebabkan oleh adanya kegiatan pengeboran (drilling) yang ditunda sebagai
akibat produksi yang tidak mencapai target. Dengan adanya penundaan kegiatan pengeboran,
menyebabkan biaya menjadi turun dan meningkatkan net operating income (NOI) yang
menjadi perhitungan setoran bagian Pemerintah atas pendapatan panas bumi. Dalam tahun
2013, diharapkan tidak ada lagi penundaan kegiatan pengeboran, sehingga proyeksi pendapatan
SDA panas bumi menjadi lebih rendah daripada realisasi tahun 2012. Untuk diketahui, bahwa
biaya pengeboran pada industri panas bumi dibebankan pada biaya operasional (operational
expenditure), berbeda dengan industri migas, dimana biaya pengeboran dimasukkan pada
biaya modal (capital expenditure). Perbedaan pencatatan tersebut berdampak pada pelaporan
akuntansi, dimana pada biaya operasional langsung dibebankan pada tahun berjalan, sedangkan
pada biaya modal akan disebar pada beberapa tahun (menggunakan metode depresiasi).
Pendapatan Bagian Laba BUMN
Selama periode 2008—2012, kinerja BUMN
terus mengalami perkembangan yang positif,
baik dari sisi aktiva, ekuitas, pendapatan
maupun laba usaha. Selama periode tersebut,
total aktiva BUMN tumbuh rata-rata sebesar
15,5 persen per tahun, dan total ekuitas
tumbuh rata-rata sebesar 10,6 persen per
tahun. Sementara itu, pendapatan dan laba
usaha masing-masing tumbuh rata-rata
sebesar 14,0 persen dan 13,0 persen per tahun.
Perkembangan kinerja keuangan BUMN
periode 2008—2012 disajikan pada Grafik
3.9.
Sejalan dengan perkembangan positif dari
kinerja BUMN tersebut, kontribusi BUMN
terhadap APBN dalam periode 2008—2012,
khususnya dari pendapatan pajak dan dividen,
juga terus mengalami peningkatan. Dalam
periode tersebut, kontribusi BUMN dari
pembayaran pajak dan dividen masing-masing
meningkat rata-rata sebesar 4,5 persen dan 7,0
persen per tahun. Kontribusi BUMN terhadap
APBN periode 2008—2012 disajikan dalam
Grafik 3.10.
Rp triliun
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Rp triliun
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
1.161,7
GRAFIK 3.9
KINERJA KEUANGAN BUMN, 2008−2012
1.977,8
Chart GRAFIK Title 3.10
KONTRIBUSI BUMN TERHADAP APBN, 2008−2012
Privatisasi
Pajak
Dividen
96,4
Total Penjualan
Total Aktiva
Total Laba/Rugi Bersih (RHS)
Total Ekuitas (RHS)
985,7
2.234,4
136,3
1.077,7
2,1
180,6
0,4 0,1
115,6 114,8
29,1 26,1 30,1 28,2 30,8
2008 2009 2010 2011 2012
Sumber: Kementerian Keuangan
2.505,5
1.378,3
2.946,8
1.555,3
2008 2009 2010 2011 2012
Sumber: Kementerian Negara BUMN
3.522,0
Rp triliun
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
3-18
Nota Keuangan dan RAPBN 2014